worksho2

Workshop Reformasi Birokrasi dan Investasi Migas

WORKSHOP

” Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Mengenai Pengurusan Izin Usaha Sektor Hulu/Hilir Dan Investasi Migas Yang efektif dan Efisien untuk Meminimalkan Biaya dan Waktu Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Migas”

 

Tgl dan Tempat :Senin & Selasa, 25 & 26  November 2013 Di Skyline Business Center/ Menara Cakrawala Lt 19 Jl MH Thamrin No 9  Jakarta
Narasumber Workshop 1.  Drs. Teguh Widjinarko, M.P.A Asdep Perumusan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi2.  Dr Ir Naryanto Wagimin M.si :  Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementrian ESDM3.  Elan Biantoro : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

 

 

Pendahuluan

Reformasi birokrasi pelayan publik secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan terhadap birokrasi sehingga birokrasi secara terus menerus akan menuinjukan kinerja yang semakin baik, reformasi birokrasi menuntut perubahan beasar dalam paradigma dan tata kelola pemerintah. Reformasi birokrasi berkaitan dengan upaya perbaikan atas banyaknya overlapping fungsi fungsi pemerintahan dengan melibatkan banyak manusia dan melibatkan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu reformasi birokrasi memerlukan terobosan baru dengan langkah langkah secara bertahap, konkret, realistis, sungguh sungguh serta upaya luar biasa karena merupakan sebuah peraturan besar dalam menyongsong tantangan masa depan. Sebab apabila gagal dilaksanakan akan muncuil ancaman ketertinggalan dan kegagalan dalam mewujudkan Good Government. Reformasi birokrasi merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar tawar lagi, karena reformasi pelayanan publik mutlak harus dilakukan dan dilaksanakan agar dalam mengurus suatu izin tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi serta berbelit belit. Oleh karena itu aparatur negara harus bersikap profesional dan berkualitas.

 

Maksud dan Tujuan

Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik, serta sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Meski telah lama diundangkan, namun untuk tujuan pemaksimalan pemahaman dan implementasinya dilapangan, kebutuhan akan sosialisasi undang-undang tersebut masih sangat dibutuhkan.

 

Peserta

Para praktisi manajemen kontrak, associate lawyer, legal manager/staff , perusahaan pertambangan, PMA, Migas, Manufaktur dan  masyarakat umum yang tertarik dengan seminar ini.

 

 

Materi Workshop  : 1.  Potret Birokrasi Indonesia

  • Hukum & Peraturan Perundang-undangan (UU No 25 Tahun 2009 & PP No 96 Tahun 2012)
  • Sumber Daya Aparatur dan Masalah Integritas
  • Business Process dalam Pelayanan Publik
  • Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti
  • Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, tidak efektif dan tidak efisien
  • Mindset dan Cultureset Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan Sistem  dan budaya kinerja belum terbangun

2.  Agenda Reformasi Birokrasi

  • Percepatan reformasi birokrasi pelayanan publik dalam hal pengurusan izin usaha, terutama usaha sektor migas
  • Peningkatan pelayanan dan pengaduan masyarakat
  • Penyempurnaan peraturan perundang – undangan (UU no 25 Tahun 2009 dan PP No 96 Tahun 2012)
  • Manajemen berbasis kinerja (perencaan kerja, pengukuran kerja, laporan kerja, evaluasi kerja dan hasil kerja)

3.  Peningkatan pelayanan Publik

  • Peningkatan pelayanan publik : kejelasan biaya, persyaratan perizinan, waktu pengurusan perizinan, penguatan pelayanan satu pintu
  • Penguatan budaya pelayanan prima : Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan,  Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh  Pemda dan Indeks Kepuasan Masyarakat
  • Pengelolaan pengaduan perusahaan dan masyarakat

4.  Pelaksanaan reformasi birokrasi pusat dan daerah

  • Pemangkasan pengurusan izin usaha yang tumpang tindih yang efektif dan efesien dalam rangka meminimalkan biaya dan waktu
  • Kerjasama Pengurusan perizinan satu pintu yang dituangkan dalam pearaturan perundang undangan dan peraturan lainnya
  • Pemberian informasi yang akurat dan menyeluruh dalam setiap pelayanan kepada masyarakat atau publik tanpa ada yang disembunyikan

5.  Reformasi birokrasi pelayanan publik  dalam hal pengurusan izin usaha dan investasi sektor migas

  • Hambatan dan kendala serta solusi proses pengurusan izin usaha dan investasi Migas
  • Pengurusan izin usaha Investasi migas yang berlapis yang harus melewati 12 Kementrian yang kira kira 270 izin yang sangat sulit dan tidak cepat (pemerintah Pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota)
  • Prinsip satu pintu dan kerjasama antar kementerian atau lintas sektotal  yang terkait antara pemerintah pusat dan daerah
  • Tata kelola, kinerja dan pelayanan birokrasi yang lamban menjadi hambatan besar Birokrasi dan terlampau gemuk menyebabkan eksekusi kebijakan menjadi lambat dan banyak terjadi tumpang tindih dalam proses perizinan
  • Perampingan untuk meningkatkan kecepatan eksekusi kebijakan dan meningkatkan kualitas layanan publik serta pemerintah harus secara serius dalam menjalankan rencana perampingan tersebut

 

 
Hari/Tanggal Senin & Selasa, 25 & 26 November 2013
Tempat Skyline Busines Center / Menara Cakrawala Lt 19 Jl MH Thamrin No 9 Jakarta
Waktu 09.00 – 15.30 WIB
Biaya Rp. 5.000.000,- / peserta(Materi, Seminar kit, coffee break, lunch)
Untuk Informasi Hubungi :  Ellen – 021 2903 4321 / 081213897044

One comment

  1. Greetings! I’ve been following your website for some time now and finally got
    the bravery to go ahead and give you a shout out from Austin Tx!
    Just wanted to say keep up the excellent job!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*