Perbedaan Pendapatan Antar Provinsi di Kawasan Timur Indonesia

Perkembangan perekonomian daerah pasca krisis ekonomi 1998. menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada umumnya mengalami perkembangan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan provinsi lainnya di luar Jawa. Perbedaan perkembangan antar daerah tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan dan kemajuan antar daerah, terutama antara Jawa dan luar Jawa dan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan  Timur Indonesia (KTI).

Ketimpangan ekonomi merupakan hal yang sering terjadi seiring peningkatan perekonomian dalam suatu wilayah atau negara dimana dalam tahap awal perkembangan ekonomi suatu negara terdapat kecenderungan semakin melebarnya distribusi pendapatan antar daerah (provinsi)). Pada dasawarsa terakhir ini peningkatan perekonomian di Indonesia belum banyak memberikan perubahan.  Konsentrasi perekonomian di Indonesia masih di dominasi oleh Kawasan Barat Indonesia (KBI) khususnya Pulau Jawa.

Pada  kurun waktu 2005–2011 kontribusi PDRB provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia masih mendominasi dengan rata-rata kontribusi PDRB terhadap PDB Indonesia sebesar 92,12%. berdasarkan data yang ada.   Jika dibandingkan dengan rata-rata kontribusi PDRB provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang masih dibawah 7,89% maka terdapat perbedaan yang cukup jauh.  Hal ini menunjukkan bahwa walaupun perekonomian provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi tetap terdapat  ketimpangan antara wilayah KBI dan KTI. Ketmpangan ini  berdampak pada ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat antara daerah-daerah diwilayah KBI dan KTI.

Di wilayah Kawasan Timur Indonesia terdapat ketimpangan antar provinsi-provinsi yang disebabkan oleh banyak hal, seperti perbedaan besarnya investasi dari setiap provinsi. Investasi ataupun akumulasi modal sering kali terkonsentrasi pada daerah yang lebih maju yang memlliki ketersediaan infrastruktur yang jauh lebih baik. Untuk  Kawasan Timur Indonesia adalah di  Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat.

Peranan investasi pada pertumbuhan perekonomian sangat besar. Investasi memiliki pengaruh besar terhadap ketimpangan pembangunan dan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Konsentrasi investasi asing yang hanya terdapat pada daerah tertentu akan menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah dalam suatu Negara (Nunnenkamp dan Stracke, 2008).

Menurut Basri (2009) kekurang seimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu penyebab ekses melebarnya ketimpangan tingkat kemajuan pembangunan, kesejahteraan dan kemampuan keuangan antar daerah.

Pada kawasan Indonesia Timur selama kurun waktu tahun 2005–2011 terjadi  penurunan ketimpangan pendapatan antar provinsi-provinsinya. Jika dilihat  dari angka Indeks Williamson dimana  pada tahun 2005 sebesar 0,4860, terjadi penurunan dari  tahun 2011 menjadi 0,4201.  Di tahun 2012 terjadi  peningkatan PDRB yang cukup signifikan.  Dimana provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan PDRB terbesar dengan harga konstan sebesar 59.709 miliar. Terjadi kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2005 sebesar 36.422 miliar. Sementara Provinsi Maluku Utara adalah provinsi dengan PDRB terkecil dimana pada tahun 2012 . PDRB Maluku Utara sebesar 3.445 miliar atas dasar harga konstan. Walaupun PDRB provinsi-provinsi di KTI mengalami peningkatan  tetapi secara persentase kontribusi PDRB provinsi-provinsi tersebut terhadap PDRB Indonesia masih sangat kecil.  Pertumbuhan ekonomi KTI cenderung selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen maka Provinsi Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah termasuk daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh di wilayah KTI.  Sedangkan provinsi Papua termasuk daerah yang maju tetapi tertekan. Sementara provinsi Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Barat termasuk daerah yang berkembang cepat.  Dan daerah yang relatif tertinggal di wilayah KTI adalah Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTB dan NTT

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan di wilayah timur Indonesia  menunjukkan bahwa ketimpangan dalam provinsi jauh lebih besar dibandingkan ketimpangan antar provinsi.  Ketimpangan di dalam provinsi (within province) memiliki kontribusi rata-rata sebesar 48,43% sedang kontribusi rata-rata ketimpangan antar provinsi (between province) sebesar 24,31%. Ketimpangan antara  kabupaten dan kota di dalam masing-masing provinsi di wilayah KTI  khususnya pada provinsi dengan kontribusi terhadap nilai total ketimpangan yang cukup tinggi adalah di  Provinsi Papua, Papua Barat dan Sulawesi Selatan.

Untuk mengurangi ketimpangan yang ada maka dapat dilakukan kerjasama antar daerah melalui perdagangan yang dapat mengembangkan potensi  masing-masing daerah sesuai dengan keunggulannya. Kerjasama juga dapat dilakukan melalui pengelolaan bersama sumber daya yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu pemerintah perlu  memfasilitasi kegiatan lintas daerah melalui kerjasama antar daerah dan antar wilayah. Kerjasama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan antar daerah di seluruh Indonesia, dan  menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.  Melalui kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.  Dengan adanya kerjasama antar daerah diharapkan  akan mendorong  pemerataan  pembangunan dan pendapatan antar daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah KTI.

Penting bagi pemerintah daerah KTI untuk bekerja sama dalam meningkatkan perdagangan antar daerah yang masih potensial untuk dikembangkan dan membangun infrastruktur logistik antar daerah yang lebih memadai baik infrastruktur jalan ataupun infrastruktur jalur pedagangan antar pulau dikarenakan infrastruktur logistic di KTI  dinilai masih sangat kurang.   Pemerintah  daerah di wilayah KTI ditingkat  Provinsi maupun  Kabupaten diharapkan dapat   mengusahakan kemandirian melalui potensi perekonomian yang dimilikinya. Kemadirian akan meningkatkan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan dari dana transfer pemerintah pusat. Kemandirian daerah ini akan meningkatkan perekonomian di daerah sehingga mampu bersaing dengan daerah-daerah lainnya di wilayah KTI maupun KBI.

Untuk provinsi-provinsi KTI seperti Maluku Utara, Maluku, NTT dan NTB yang tergolong sebagai daerah tertinggal perlu adanya peningkatkan potensi perekonomian daerahnya agar lebih maju sejajar dengan daerah lainnya di wilayah KTI. Khususnya bagi pemerintah pusat dimana keempat daerah tersebut tergolong daerah yang memiliki banyak kabupaten tertinggal sehingga peran pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memenuhi kebutuhan dasar suatu daerah dengan keterbatasan APBD perlu untuk lebih ditingkatkan dalam anggaran, prioritas daerah dan program pembangunannya.

Untuk  Papua yang termasuk dalam daerah yang maju tetapi tertekan dikarenakan pertumbuhan ekonomi Papua yang masih relatif rendah perlu upaya lebih maksimal yang harus dilakukan  oleh  Pemerintah Provinsi Papua sendiri melalui pembangunan ekonomi yang bukan hanya meningkatkan potensi perekonomian melalui investasi akan tetapi juga dalam pembangunan sumber daya manusianya.

Penulis adalah Muhammad Isran dari mahasiswa MPKP – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Editor: Eni Ariyanti

One comment

  1. You have got astonishing information on this web-site.
    [url=http://www.ladartleague.com/tottenham-hotspurs-barn.no]tottenham drakt[/url]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*