Pedagang melayani pembeli buah apel jenis "manalagi" di Batu, Malang, Jawa Timur, Kamis (16/10).

Implementasi Cermat Kebijakan Pemerintah Diperlukan Untuk Keberhasilan Rantai Pasok

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata cermat sebagai penuh minat (perhatian); saksama; teliti. Dengan demikian, “Implementasi Cermat” dapat diartikan sebagai implementasi yang direncanakan dengan penuh perhatian, dilaksanakan dengan seksama, dimana  transparansi dan keterukuran adalah fitur utama.

Mengenai rantai pasok (supply chain), Chopra  dan Mentzer  menekankan bahwa rantai pasok terdiri dari beberapa pihak (organisasi atau individu) yang bersama-sama, secara langsung atau tidak langsung, bertujuan memenuhi permintaan pelanggan akan suatu produk.  Kata-kata kunci yang penting yang mempengaruhi “implementasi cermat” adalah “beberapa pihak yang bersama-sama”. Kata-kata kunci ini mensyaratkan adanya kompleksitas koordinasi diantara beberapa pihak.

Hal diatas diperkuat oleh uraian Bovet dan Sheffi  bahwa hal-hal yang membentuk Manajemen Rantai Pasok adalah : kebutuhan kustomer, globalisasi, kompetisi, informasi dan komunikasi, peraturan pemerintah dan lingkungan hidup. Produsen fokus kepada menghasilkan kebutuhan kustomer, dengan melibatkan kerja sama para pemasok global, dalam kompetisi dengan para produsen lain. Informasi dan komunikasi terjadi dalam berbagai arah diantara berbagai pihak. Pemerintah menetapkan kerangka / struktur hukum yang membentuk sistem kerja produsen dan pemasoknya, termasuk bagaimana produsen dan pemasoknya turut memelihara kelestarian lingkungan hidup. Uraian singkat ini menunjukkan bahwa keberlangsungan suatu rantai pasok bergantung kepada banyak pihak. Oleh karena itu, manajemen rantai pasok (MRP), atau supply chain management (SCM) dalam bahasa Inggris, adalah area yang penting untuk dikelola dengan baik dan bersama-sama karena keberhasilan dan kegagalannya bergantung kepada banyak faktor, termasuk diantaranya kepada kebijakan pemerintah.

Dalam penelitian  mengenai dampak kebijakan hortikultura tahun 2012 terhadap salah satu buah impor, ditemukan bahwa implementasi kebijakan yang tidak cermat menimbulkan gangguan tidak terantisipasi kepada rantai pasok buah impor DKI Jakarta.

Beberapa kebijakan baru impor hortikultura diimplementasikan sepanjang tahun 2012. Tujuan luhur pemerintah Indonesia dengan kebijakan-kebijakan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada hortikultura dalam negeri untuk berkembang. Mekanisme dasar dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah dengan memberikan kuota yang besarnya ditentukan oleh masa panen produk sejenis di dalam negeri.

Pada bulan Januari – Maret 2013 terjadi kekosongan buah impor di DKI Jakarta sehingga banyak pedagang kecil dan menengah mengalami kerugian hingga bangkrut. Perhitungan berikut menggambarkan besar kerugian pedagang. Berdasarkan penelitian penulis, nilai rata-rata pembelian salah satu buah impor oleh salah satu pedagang besar Pasar Kramat Jati dalam periode Oktober 2012 – Desember 2012 adalah Rp 55 juta per hari, atau Rp 1,687 milyar perbulan . Pada periode tersebut di Pasar Kramat Jati ada setidaknya 10 pedagang sejenis dengan nilai perputaran barang yang kurang lebih sama. Berdasarkan data tersebut, perputaran uang di sebagian pedagang Pasar Kramat Jati untuk satu jenis buah impor saja kira-kira mencapai Rp 15 milyar per bulan. Perputaran uang yang besar ini telah menghidupi para pedagang beserta semua pekerja mereka. Oleh karena itu, ketiadaan stok yang tidak terantisipasi mengakibatkan kerugian besar bagi para pedagang.

Kebangkrutan pedagang bukan tujuan dari kebijakan. Dari sudut pandang Manajemen Rantai Pasok, kekosongan stok yang diharapkan ada, bukanlah kondisi yang ideal. Ada banyak pendapat mengapa kekosongan itu terjadi. Ketidaksiapan pelabuhan, masalah bea cukai, tidak keluarnya kuota, masalah karantina adalah beberapa masalah yang disebutkan oleh para pelaku usaha.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui penyebab kekosongan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dinamika sistem (system dyamics), karena metode ini dapat memperkirakan perilaku sistem di periode waktu yang akan datang berdasarkan intervensi yang dilakukan di periode waktu sebelumnya. Dengan kata lain, metode dinamika sistem dapat mengakomodir terjadinya jarak waktu (lag) antara waktu sutatu kebijakan diimplementasikan dengan waktu kebijakan tersebut mulai berdampak. Literatur menunjukkan bahwa metode ini tepat untuk permasalahan kekosongan stok dalam suatu rantai pasok. Merujuk kepada langkah-langkah metode ini, rantai pasok salah satu buah impor dipetakan dengan metode Quick Scan Assessment Method (QSAM) dengan pendekatan triangulasi. Diperoleh tiga sub sistem terpisah. Sub sistem impor, sub sistem distribusi di dalam negeri dan sub sistem perijinan. Hubungan sebab akibat antara berbagai faktor dipetakan. Perubahan yang terjadi akibat implementasi diukur.

Ditemukan bahwa penyebab dari kekosongan adalah kurangnya kuota untuk impor dan tidak ada cukup koordinasi antar institusi pemerintah terkait dengan para pelaku bisnis mengenai hal tesebut, sehingga pelaku bisnis tidak siap dengan ketiadaan buah impor untuk diperdagangkan. Karakteristik utama rantai pasok yaitu koordinasi berbagai pihak, tidak berlangsung sesuai dengan yang diharapkan kondisi di atas mewakili proses implementasi kebijakan yang kurang cermat. William Dun, pakar analisis kebijakan publik, menyatakan bahwa dalam Analisis Kebijakan Publik, tahapan implementasi kebijakan adalah tahapan krusial yang berpengaruh kepada keseluruhan keberadaan dari kebijakan yang diimplementasikan. Oleh karena itu, sangat diharapkan bahwa dalam menyusun dan menetapkan suatu kebijakan, institusi pemerintah memasukkan rencana implementasi cermat sebagai bagian tidak terpisahkan dari kebijakan tersebut. Metode dinamika sistem adalah salah satu alat yang dapat dipakai untuk merencanakan suatu kebijakan dan cara implementasinya. Implementasi cermat akan mengurangi potensi terjadinya ketidakpastian pada tingkat taktis dan operasional.

Hal ini khususnya sangat penting untuk para investor di Indonesia. Implementasi cermat kebijakan, yaitu impelementasi yang terencana, terukur dan transparan akan turut membangun tingkat kepastian yang lebih tinggi dalam penanaman investasi dalam bidang apapun. Menurut World Bank, pada tahun 2013 Indonesia berada pada urutan ke 120 dalam tingkat kemudahan berbisnis. Filipina dan Vietnam memiliki peringkat lebih baik, yaitu 108 dan 99. Peringkat Indonesia naik 8 peringkat dibandingkan tahun 2013, namun dengan penurunan dalam tingkat kepastian hukum (legal certainty) dalam melakukan bisnis.

Dalam pembahasan di atas telah diangkat pentingnya implementasi cermat kebijakan yang secara khusus terkait dengan manajemen rantai pasok, dan secara umum dengan pelaksanaan bisnis secara umum. Kiranya implementasi cermat kebijakan terus berkembang dalam kolaborasi antara para pemangku kebijakan dengan para pemangku kepentingan di Indonesia.

Penulis : Ir. Clara L Benarto, M.Sc, M.E
Editor : Eni Ariyanti

One comment

  1. E7fQR3 I take pleasure in, result in I found exactly what I used to be taking a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*