Petugas memantau gardu induk PLN di Area Pengaturan Beban DKI Jakarta dan Banten, Cawang, Jakarta Timur,

Kalimantan Optimalkan PTSP Untuk Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

(Berita Daerah – Kalimantan) Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah se-Kalimantan berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi termasuk bidang ketenagalistrikan di pulau Kalimantan.
Untuk itu pemerintah daerah perlu mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah. Tentunya diperlukan koordinasi yang baik antara PTSP Pusat dan Daerah secara terus menerus. Hal tersebut disampaikan pada saat Focus Group Discussion (FGD) antara Bank Indonesia (BI) Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah se-Kalimantan yang dilaksanakan di Balikpapan, Selasa (11/8).
Acara yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, Selasa (11/8) ini dihadiri juga oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Kepala Unit Pengendali Kinerja (UPK) Kementerian ESDM Widyawan Prawiraatmadja, Dirut PT PLN dan Kepala SKK Migas. Hadir juga dalam kesempatan tersebut para pejabat Eselon I Kementerian ESDM termasuk diantaranya Dirjen Ketenagalistrikan Jarman.
Menurut Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, masih banyak perizinan di daerah yang belum didelegasikan Kepala Daerah kepada PTSP Daerah. Dengan PTSP di daerah, perizinan untuk membangun pembangkit dan jaringan transmisi dan distribusi listrik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dapat lebih cepat.
Jarman menyampaikan, saat ini perizinan ketenagalistrikan telah disederhanakan dari 52 izin menjadi 29 izin dan waktu pengurusannya dari 923 hari menjadi 256 hari. Namun menurutnya diperlukan pemantauan terkait implementasi dari penyederhanaan tersebut. Hal tersebut juga disampaikan Kepala Unit Pengendali Kinerja (UPK) Kementerian ESDM Widyawan dalam rapat koordinasi dengan Direktur BI, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah se-Kalimantan yang dilaksanakan sebelum FGD.
Sejak awal tahun 2015, Kementerian ESDM telah mendelegasikan perizinan ketenagalistrikan (termasuk EBT), diantaranya izin operasi, izin panas bumi, penugasan survei pendahuluan panas bumi, penetapan wilayah usaha, dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik. Berdasarkan data dari Tim PTSP Kementerian ESDM di BKPM, perizinan yang telah diterbitkan sejak soft launching di PTSP Pusat yaitu tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 adalah sebanyak 202 Izin Usaha Ketenagalistrikan.
Hal-hal terkait PTSP Ketenagalistrikan yang perlu untuk diketahui pemda antara lain adalah perizinan di PTSP akan lebih cepat dilayani bila dokumen sudah lengkap. Selain itu sistem online PTSP belum bisa diterapkan semuanya, karena ada beberapa aplikasi yang belum bisa diterapkan di daerah. Untuk itu Jarman menyampaikan bahwa perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- undangan yang mengatur perizinan di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). “Perlu juga upaya integrasi perizinan PTSP Pusat dengan PTSP Daerah termasuk penerapan standar yang sama dalam pelayanan,” ungkapnya kepada media.

Indiah/Journalist/BD
Editor : Dwi P
image: ant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>