Pengadaan Listrik 35 Ribu MW Bukan Target, Tapi Kebutuhan

(Berita Daerah – Jakarta) Presiden Joko Widodo hari ini Rabu (19/8) meresmikan Pembukaan Seminar dan Pameran Indo Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan sesuai dengan tema yang diangkat, bahwa membangun kedaulatan energi adalah sesuai dengan amanat Nawa Cita. Ini sangat membutuhkan sinergi dalam kerangka kelembagaan antara pemerintah baik pusat maupun daerah, kalangan usahawan/bisnis, akademisi dan komunitas/masyarakat selaku penerima manfaat.

Sinergi tersebut dapat terwujud melalui berbagai inisiatif dan terobosan bidang EBTKE, termasuk di antaranya kebijakan feed-in tariff, dengan memaksimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Sebagai contoh energi terbarukan yang terus dikembangkan seperti : panas bumi, hydro, biomassa, surya, angin dan samudera, menjadi jaminan energi untuk membangun Indonesia demi kemandirian bangsa.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan sesuai apa yang menjadi amanah Presiden Jokowi bahwa acara ini dilatarbelakangi kesadaran bahwa pengembangan EBT dan penerapan konservasi energi di Indonesia bukan menjadi suatu pilihan melainkan telah menjadi kebutuhan dan keharusan. Sumber berita diambil dalam laman Kementerian ESDM, pada Rabu (18/8).

Indonesia EBTKE ConEx 2015 dan IIGCE 2015, diselenggarakan dengan tujuan menyinergikan pemikiran dan tindakan seluruh pemangku kepentingan energi baru terbarukan dan konservasi energi dalam membangun kedaulatan energi nasional.

Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Energi Nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Pada Kebijakan yang baru ini, peran/kontribusi energi baru dan terbarukan ditingkatkan dari target sebelumnya sebesar 17% menjadi 23% pada tahun 2025.  Program listrik 35.000 MW juga merupakan bagian dari upaya untuk tidak bergantung kepada minyak bumi. Kebutuhan energi terbarukan dari total kapasitas program tersebut ditingkatkan menjadi 25%. Selain itu dari sisi konservasi energi, perlu ada penguatan di sisi teknologi, standarisasi, labelisasi, dan juga sosialisasi yang masif di berbagai kalangan masyarakat.

Butir-butir penting terkait pengembangan dan pemanfaatan EBTKE yang telah dilakukan Pemerintah, antara lain:

1. Perbaikan Tata Kelola (Panas Bumi);
2. Penyediaan Insentif (Bebas Bea Masuk untuk Peralatan dan Teknologi EBT dan Konservasi Energi);
3. Penciptaan Pasar (Mandatori Biodiesel + Feed-In Tariff) untuk pembangkit listrik berbasis EBT;
4. Penyederhanaan Perizinan untuk usaha Panas Bumi;
5. Pelibatan stakeholder dalam penyusunan kebijakan;
6. Mendorong pemanfaatan teknologi yang menggunakan energi secara efisien;
7. Meningkatkan jumlah manajer energi dan auditor energi yang bersertifikat dan membentuk brigade energi untuk mendorong penerapan konservasi dan efisiensi energi.

Pada Indonesia EBTKE CoNex 2015 dan IIGCE 2015 dilakukan penandatanganan dokumen-dokumen terkait dengan EBT dan panas bumi, yaitu tiga PPA (PLT Biomassa sebesar 900 kW, PLT Air sebesar 40 MW, PLT Bayu sebesar 70 MW), tiga BAST (PLTMH, PLTS dan PLT Sampah dengan total kapasitas 575 kW untuk melistriki 1.215 KK), beberapa MoU dalam pengembangan EBT (diantaranya PLT Arus Laut, PLT Biogas Rumput Laut, PLT Gelombang Laut), dan penyerahan Izin Panas Bumi untuk 13 WKP dengan pengembangan 1.515 MW.

Pemerintah melalui acara ini berharap pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia dapat dikelola menjadi sumber energi bagi kebutuhan masyarakat khususnya di daerah-daerah yang elektrifikasinya masih rendah.

Panda/Jurnalis/BD
Editor  : Agustinus Purba
image   : Mark/BD
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*