Pekerja meyelesaikan proyek angkutan cepat massal (MRT) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (22/4).

Jabodetabek Dipastikan Akan Dibangun LRT Terintegrasi

(Berita Daerah – Jakarta) Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah bertekad akan terus melaksanakan program percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, diantaranya jalan, jembatan, bandara, dan rel kereta api. Program-program pembangunan ini diharapkan dapat membangun konektivitas antar daerah di seluruh Indonesia.

Dengan pertimbangan untuk peningkatan pelayanan transportasi publik yang baik dalam mendukung pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, dan Bekasi, maka pada tanggal 2 September 2015 lalu telah ditandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015  tentang Percepatan Penyelenggaraan Kerata Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jabodetabek.

Program pembangunan LRT ini pengerjaannya akan memanfaatkan ruang jalan tol. Selain itu Kementerian PUPR juga memberikan izin prinsip pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan (LRT) terintegrasi di ruang milik jalan tol dan ruang milik jalan arteri yang dimanfaatkan dalam rangka pembangunan prasarana Kerata Api Ringan (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Sedangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional, menurut Perpres, akan melakukan fasilitasi penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan lintas pelayanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk wilayah DKI Jakarta, Gubernur Ahok juga akan memberikan persetujuan atas pemanfaatan tanah milik daerah dan ruang udara dalam rangka pembangunan prasarana Kereta Api Ringan (LRT) terintegrasi tersebut.

Untuk pelaksanaannya maka pemerintah memberikan tugas kepada PT Adhi Karya, sesuai Perpres Nomor 98 Tahun 2015. Presiden juga menugaskan Menteri Perhubungan untuk membentuk Komite Pengawas (Oversight Committee) yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga dan profesional.

Sedangkan Komite Pengawas akan bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan penugasan kepada PT Adhi Karya, dalam membangun prasarana Kereta Api Ringan (LRT) terintegrasi, bunyi Pasal 15 ayat (2) Perpres tersebut.

Terhadap pelaksanaan penugasan pembangunan kepada PT Adhi Karya tersebut, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan perizinan, keringanan biaya perizinan, pembebasan biaya perizinan, dan fasilitas perpajakan dan kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden Jokowi menargetkan pembangunan LRT dapat diselesaikan sebelum perhelatan Asian Games pada tahun 2018 mendatang.

Panda/Journalist/BD
Editor : Agustinus Purba
image : ant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>