Peran SDM Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara

Dalam Program Kebijakan Pubik kali ini memaparkan mengenai analisis peran sumber daya manusia terhadap hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan barang milik negara. Analisa ini berdasarkan studi kasus di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Saat ini manajemen aset merupakan salah satu topik yang hangat dibicarakan baik di dunia maupun di Indonesia. Di Indonesia, manajemen aset dikenal dengan sebutan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Pengelolaan BMN merupakan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa pengelolaan BMN yang baik dan optimal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengelolaan BMN yang optimal yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta menciptakan nilai tambah serta akuntabilitas dalam mengelola BMN yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam analisa didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

  1. Dari penelitian ini ditemukan bahwa implementasi, akuntabilitas, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN berpengaruh secara langsung terhadap terciptanya pengelolaan BMN yang efektif di Kementerian ESDM. Dimana untuk implementasi pengelolaan BMN, pengaruh tersebut terjadi pada tingkat kepercayaan yang lebih rendah yaitu 90%. Pengaruh terbesar berasal dari akuntabilitas pengelolaan BMN. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki peran terbesar yang secara langsung mempengaruhi tercapainya efektivitas pengelolaan BMN. Hal yang harus diperhatikan untuk mencapai pengelolaan BMN yang akuntabel adalah akuntabilitas kebijakan dari pengelolaan BMN, dimana dengan terciptanya suatu kebijakan yang akuntabel maka proses pelaksanaan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan optimal seiringan dengan amanat kebijakan tersebut.
  2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia yang berdiri sendiri sebagai variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan BMN di Kementerian ESDM. Namun, Sumber Daya Manusia sebagai moderator memberikan hasil yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Sumber Daya Manusia merupakan moderasi murni (pure moderation) dalam penelitian ini.
  3. Penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa implementasi, akuntabilitas, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN yang didukung oleh sumber daya manusia memiliki pengaruh yang lebih memperkuat terhadap efektivitas pengelolaan BMN. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik implementasi, akuntabilitas, serta monitoring dan evaluasi dari pengelolaan BMN yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal, semakin efektif pengelolaan BMN di Kementerian ESDM. Dimana implementasi pengelolaan BMN memberikan kontribusi terbesar untuk menciptakan efektivitas pengelolaan BMN di Kementerian ESDM. Oleh sebab itu, Kementerian ESDM perlu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas, baik kualitas pelaksanaanya maupun pengelola yang melaksanakan pengelolaan BMN.

Dari hasil penelitian dan evaluasi pengelolaan BMN terhadap efektivitas pengelolaan BMN maka ada beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk pengelolaan BMN di Kementerian ESDM :

  1. Untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMN khususnya akuntabilitas dalam hal kebijakan pengelolaan BMN, maka buletin teknis terkait pengelolaan BMN sebaiknya diperbaharui setiap tahunnya oleh Pusat Pengelolaan BMN selaku koordinator pengelolaan BMN di Kementerian ESDM, agar seluruh unit satuan kerja dapat melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru.
  2. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor pendorong terciptanya efektivitas dalam pengelolaan BMN di Kementerian ESDM. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang intensif seperti mengadakan diklat dan seminar agar para pengelola BMN dapat mengikuti perkembangan peraturan serta menambah pengetahuan terkait pengelolaan BMN. Selain itu untuk meningkatkan kompetensi, para pengelola BMN sebaiknya diikutsertakan juga dalam pelatihan terkait pengelolaan aset di negara lain.

  3. Implementasi pengelolaan BMN di Kementerian ESDM belum dilaksanakan secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan yang dapat menggambarkan keseluruhan proses pengelolaan BMN mulai dari tahap awal yaitu pengadaan hingga tahap akhir yaitu penghapusan. Dimana sistem ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat menggambarkan proses pengelolaan BMN secara keseluruhan serta memudahkan pengelola barang dalam pengawasan dan pendeteksian berbagai permasalahan terkait pengelolaan BMN.

Yohan/Jurnalis/VM/BD
Editor : Riris Juanita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*