Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1985-2012

Dalam Program Kebijakan Pubik kali ini memaparkan mengenai masalah pengangguran di Jakarta mengkhawatirkan karena komposisi penduduk terbesar DKI Jakarta adalah penduduk usia kerja. Selama periode 1990 – 2010 porsi penduduk usia kerja meningkat dari 66,4 persen menjadi 73 persen. Angkatan kerja DKI Jakarta tahun 2012 sebesar 53 persen dari total penduduk atau 72 persen dari total penduduk usia kerja (partisipasi angkatan kerja). Besarnya porsi usia kerja ini meningkatkan risiko tingginya tingkat pengangguran di Jakarta bila tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja dan kebijakan pemerintah yang tepat.

Oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran di Jakarta. Kebijakan akan efektif bila akar permasalahan pengangguran diketahui. Maka diperlukan penelitian untuk mengetahui permasalahan pengangguran di Jakarta. Mankiw (2013) menyatakan bahwa ekonom meneliti masalah pengangguran untuk mengetahui penyebab pengangguran dan mengembangkan kebijakan yang berpengaruh terhadap pengangguran.

Pengangguran sesungguhnya adalah fenomena ketidakseimbangan, yaitu lebih banyak penawaran tenaga kerja dibandingkan permintaan tenaga kerja (excess supply). Pengangguran muncul ketika pertumbuhan angkatan kerja terlalu cepat atau pertumbuhan lapangan kerja terlalu lambat.

Dari analisa ini maka dapat disimpulkan pengangguran Jakarta mayoritas adalah mereka yang berusia muda antara 15-29 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan berpendidikan menengah ke atas. Porsi dan tingkat pengangguran paling tinggi adalah pada kelompok usia muda. Akan tetapi struktur pengangguran selama 27 tahun terakhir menunjukkan perubahan yaitu semakin besarnya porsi pengangguran usia tua (30 tahun ke atas).

Peningkatan porsi pengangguran usia tua merupakan indikasi terjadinya pengangguran struktural. Pengangguran jenis ini berpotensi menjadi pengangguran jangka panjang. Sedangkan klasifikasi pengangguran menurut jenis kelamin menunjukkan jumlah pengangguran laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, akan tetapi tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Berdasarkan pendidikan, porsi dan tingkat pengangguran paling tinggi terjadi pada pengangguran pendidikan menengah. Selain itu juga terindikasi adanya kecenderungan peningkatan pengangguran pada kelompok pendidikan tinggi.

Hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran di DKI Jakarta selama 27 tahun terakhir adalah output per kapita, porsi investasi dalam PDRB, peran sektor Jasa-jasa, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan upah minimum tiil (UMP). Tingkat pengangguran elastis terhadap perubahan output sektor Jasa-jasa dan output per kapita, artinya adalah peningkatan pada sektor tersebut (sebagai sektor yang banyak menyerap tenaga kerja) dan kemajuan ekonomi efektif menurunkan tingkat pengangguran. Institusi pasar tenaga kerja tidak efisien dengan adanya UMP, sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran di Jakarta. Tingkat pegangguran pada saat resesi ekonomi dunia tahun 2008-2012 lebih tinggi dibandingkan periode lainnya.

Beberapa saran yang dapat dilakukan pemerintah guna memperkuat komitmen untuk menjaga dan menstimulus perbaikan laju dan stabilitas pertumbuhan ekonomi. Serta mendorong investasi pada lapangan usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Yaitu dengan menjaga iklim investasi yang kondusif, salah satunya adalah dengan menerapkan prosedur investasi yang sederhana.

Penentuan besaran UMP didasarkan pada produktivitas tenaga kerja. Penentuan upah minimum bukanlah satu-satunya cara untuk menjaga kesejahteraan pekerja. Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan alternatif untuk kesejahteraan pekerja seperti asuransi keselematan kerja dan kesehatan. Selain itu, pemerintah menjaga komitmen dalam pengendalian laju inflasi agar daya beli pekerja tetap terjaga.

Menerapkan kebijakan kependudukan preventif yaitu dengan merevitalisasi program Keluarga Berencana (KB) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan, kebijakan kuratif dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan kualitas SDM.

Yohan/Jurnalis/VM/BD
Editor : Lenny Ambarita

One comment

  1. I know this website presents quality based articles or reviews and additional data,
    is there any other web page which presents these kinds of information in quality?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*