rei pu

Pentingnya Sinergi Pemerintah dan Pengembang dalam Mengurangi Backlog Perumahan

(Berita Daerah – Jawa) Kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan program sejuta rumah merupakan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pemenuhan kebutuhan dan mengurangi backlog perumahan ialah mengajak semua pihak khususnya Real Estate Indonesia (REI) untuk bersinergi secara nyata.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus saat membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Jawa Timur (Jatim) di Ballroom Hotel Shangrilla, Surabaya, Rabu (31/8).

Hadir dalam acara ini Wakil Gubernur Jawa Timur, Perwakilan dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Perwakilan BTN dan Perwakilan DPD REI Seluruh Indonesia.

Backlog perumahan atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat pada 2015 sebesar 11,4 juta unit atau menurun dari backlog pada 2010 yang mencapai 13,5 juta unit. Sementara itu kebutuhan rumah tiap tahun masih akan terus meningkat dan jumlahnya mencapai 800.000 unit per tahun.

Maurin menyampaikan tema Rakerda REI Jatim kali ini adalah “Memperkokoh Sinergi Pemerintah dan REI dalam Memperjuangkan Kebutuhan Rumah Rakyat Sektor Informal”. Menurutnya, tema tersebut sangat tepat, karena untuk mewujudkan Program Sejuta Rumah harus dimulai dengan memperkokoh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan dan masyarakat itu sendiri.

“Tantangan terbesar masyarakat informal saat ini untuk mempunyai rumah adalah masalah keterjangkauan daya beli, selain itu juga menghadapi permasalahan akses terhadap perbankan, padahal harga rumah saat ini tinggi dan masyarakat umumnya membeli dengan mencicil melalui bank,” katanya.

Sedangkan Ketua Umum REI, Eddy Hussy menerangkan bahwa saat ini pengembang menyambut baik paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan berharap rencana penurunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dari lima persen menjadi dua persen dapat terealisasi sehingga dapat menekan harga rumah.

Yohan/Journalist/BD
Editor : Lenny Ambarita
image : PU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*