Target Penyaluran KUR 2017 Sektor Produksi Naik Dua Kali Lipat

(Berita Daerah – Jakarta) Pemerintah pada 2017 akan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor produksi. Sepanjang tahun 2016 penyaluran KUR masih didominasi sektor perdagangan, oleh karenanya kebijakan penyaluran KUR tahun 2017 diarahkan untuk mendorong sektor produksi. Porsi penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, dan industri pengolahan) ditargetkan naik hampir dua kali lipat menjadi 40% di tahun 2017 dari realisasi tahun lalu sebesar 22%. Kebijakan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi XI Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) Pembahasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jakarta (9/2).

Hadir dalam rapat kerja dengan DPR antara lain   Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, dan pejabat Kementerian/Lembaga terkait.

“Salah satu arah kebijakan 2017 adalah untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akan ditingkatkan penyaluran KUR di sektor produksi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang dikutip laman ekon.go.id, Kamis (9/2).

Pemberdayaan UMKM sektor pertanian melalui pembiayaan KUR akan didukung dengan perluasan lahan pertanian dan pemasaran melalui program Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta kerjasama Perusahaan Besar.

Total plafon penyaluran KUR di tahun 2017 adalah sebesar Rp 110 triliun. Sesuai dengan usulan plafon masing – masing penyalur serta rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total plafon yang telah ditetapkan baru sebesar Rp 106 triliun. Masih terdapat sisa alokasi plafon sebesar Rp 3,4 triliun (Semester 2).

Anggaran APBN 2017 untuk program KUR total sebesar Rp 9,436 triliun, terdiri dari subsidi bunga KUR sebesar Rp 9,022 triliun dan Imbal Jasa Penjaminan (KUR 2007 – 2014 yang ulang tahun) sebesar Rp 414,3 miliar.

Adapun realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 31 Desember 2016 sebesar Rp 94,4 triliun atau 94,4% dari target penyaluran Rp 100 triliun. Non Performing Loan (NPL) sebesar 0.37% dan tersalurkan pada 4.362.599 debitur. Kendati angka ini sedikit di bawah target, namun patut diapresiasi di tengah kondisi melemahnya perekonomian global.

KUR Mikro memiliki porsi penyaluran terbesar yaitu sebesar Rp 65,6 triliun (69,5%), diikuti dengan KUR Ritel sebesar Rp 28,6 triliun (30,3%), dan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar Rp 177 miliar (0,2%).

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyalur KUR dengan penyaluran tertinggi sebesar Rp 69,4 triliun, diikuti dengan Bank Mandiri sebesar Rp 13,3 triliun, dan BNI sebesar Rp 10,3 triliun. Sisanya disumbangkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan penyalur lainnya.

Berdasarkan wilayah, penyaluran KUR masih didominasi Pulau Jawa sebesar 54,6%. Tiga provinsi di Pulau Jawa dengan penyaluran KUR tertinggi adalah Jawa Tengah (Rp 16,9 triliun, 17,9%), Jawa Timur (Rp 14,6 triliun, 15,5%), dan Jawa Barat (Rp 11,9 triliun, 12,6%). Sedangkan untuk provinsi di luar pulau Jawa dengan penyaluran KUR yang tinggi adalah Sulawesi Selatan (Rp 5,1 triliun, 5,4%) dan Sumatera Utara (Rp 4,3 triliun, 4,6%). Kinerja tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia.

Sementara itu Gubernur BI Agus Martowardojo juga menuturkan beberapa rekomendasinya. Pertama, distribusi KUR diharapkan lebih merata, tidak terkonsentrasi pada beberapa bank, wilayah dan sektor tertentu. Kemudian refocusing penyaluran KUR dapat diarahkan kepada debitur-debitur yang baru berdiri ataustart up, sektor industri kreatif ataupun sektor yang super mikro.

Agus juga berharap pemerintah meminimalisir penyaluran KUR pada debitur yang telah mendapatkan kredit komersial dari perbankan. Sementara mengenai rencana penurunan suku bunga KUR, menurutnya perlu dilakukan secara bertahap.

Di akhir rapat, Darmin menuturkan KUR adalah salah satu kebijakan yang paling mendapat perhatian dan evaluasi dari pemerintah karena menyangkut kepentingan rakyat banyak. Ia juga berharap ke depannya KUR bisa ditujukan untuk sektor produktif seperti pertanian, perikanan, hingga perburuan. Menkon menutupnya dengan menyampaikan bahwa pemerintah mencari yang terbaik untuk perbaikan dan penyempurnaan dari kebijakan ini.

Yohan/Journalist/BD
Editor : Lenny Ambarita
Image : Ekon

6 comments

  1. hello there and thank you for your information – I have definitely picked up something new from right here.

    I did however expertise some technical points using this web site,
    since I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly.
    I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality
    score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could look
    out for much more of your respective interesting content.
    Ensure that you update this again very soon.

  2. I think this is among the most important info for me.

    And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things,
    The web site style is wonderful, the articles is really great : D.

    Good job, cheers

  3. I’m officially pleased with this particular website and that I wished to take the
    time to many thanks from the base of my heart!

  4. wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

  5. Your style is so unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thank you for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

  6. Excellent, what a webpage it is! This website gives valuable facts
    to us, keep it up.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*