OJK Siapkan Program Strategis Guna Dukung Pembangunan Ekonomi Daerah

(Berita Daerah – Jakarta) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 melakukan program pengembangan daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dimana OJK terus melanjutkan program dan kebijakan dalam mengembangkan perekonomian daerah antara lain dengan memperkuat keberadaan dan tugas-tugas kantor OJK di daerah.

“Saat ini kami telah didukung oleh 9 Kantor Regional yang membawahi 26  Kantor OJK Provinsi dan Kabupaten yang tersebar diseluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat ini. Kantor-kantor OJK di daerah ini akan menjadi ujung tombak dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan Industri Jasa Keuangan di daerah dan pelaksanaan berbagai program strategis OJK dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah,” kata Muliaman dalam siaran pers di Jakarta, Senin (13/3).

Menurutnya, semua kantor-kantor OJK di daerah selain bertugas mengawasi perkembangan industri jasa keuangan di daerahnya, juga harus mengutamakan dan meningkatkan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah antara lain dengan mengembangkan sektor UMKM dan sektor-sektor potensial daerah lainnya seperti pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, serta ekonomi kreatif.

“OJK sejak berdiri telah mengeluarkan banyak kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan sebagai katalis pertumbuhan, dengan tetap memberikan perhatian pada upaya penjagaan stabilitas sistem keuangan dan penguatan inklusi keuangan,” kata Muliaman.

Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, menurut Muliaman memiliki peran yang sangat strategis bukan saja dalam tugas stabilitas sektor keuangan tetapi juga pengembangan perekonomian daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyat mengingat jumlah penduduk Provinsi Jabar adalah yang terbanyak di Indonesia.

“Berbagai program strategis dalam membuka akses keuangan, yang sudah berjalan seperti program Laku Pandai, Jaring, Simpel, Penyaluran KUR dan kredit Perbankan maupun pembiayaan bagi sektor-sektor produktif, optimalisasi peran Bank Pembangunan Daerah, saya minta untuk terus dioptimalkan. Begitu juga dengan beberapa inisiatif baru seperti model pembiayaan Fintech (peer to peer lending), pembiayaan UKM melalui pasar modal serta Program Pendampingan Inklusi,” katanya.

Di bidang pengawasan industri jasa keuangan, lanjut Muliaman, meliputi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank (IKNB), di Jabar  beroperasi 7 Bank Umum yang berkantor pusat di Bandung, 240 BPR yang tersebar di Jawa Barat, 30 Perusahaan Emiten dan 32 Kantor Perusahaan Efek, serta IKNB yang mempunyai kantor pusat di Jawa Barat yaitu 22 Dana Pensiun, 3 Perusahaan Modal Ventura, 2 Perusahaan Pembiayaan, 1 Perusahaan Penjaminan dan 14 Lembaga Keuangan Mikro.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan salah satu tujuannya agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

Yohan/Journalist/BD
Editor : Lenny Ambarita
Image : Ojk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*