Menteri ESDM : Negosiasi PTFI Mencapai Tahap Diskusi Final

(Berita Daerah – Jakarta) Negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) terus berlangsung, dengan masa tenggang perundingan sekitar 120 hari sejak April 2017 atau 180 hari kerja sejak Februari 2017. Perundingan tahap pertama PTFI telah meyepakati untuk menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selama masa tenggang, ketentuan Kontrak Karya (KK) tetap dihormati serta dapat melakukan ekspor konsentrat dengan membayar bea keluaran, setelah mendapatkan rekomendasi ekspor. Beberapa kesepakatan telah dicapai seperti kesediaan PTFI untuk menciutkan wilayahnya menjadi 25 ribu hektare. Sedangkan isu perundingan lainnya termasuk divestasi saham masih terus berlangsung.

Divestasi saham 51% tercantum dalam Kontrak Karya (KK) PTFI tahun 1971. Divestasi tersebut juga diwajibkan dalam amanden KK PTFI tahun 1991. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR-RI pada Kamis (30/3).

“Divestasi 51% ada juga tercantum dalam KK tahun 1971 dan ada dalam KK 1991 yang amandemen. Nah ini harus jalan, nanti eksekusinya sesuai peraturan yang ada”, ungkap Menteri Jonan yang dikutip laman esdm.go.id, Kamis (30/3).

Dalam rangka pelaksanaan divestasi, sumber daya mineral yang masih didalam bumi agar tidak diperhitungkan dalam penilaian nilai pasar (market capitalization) PTFI. “Apa yang ada di dalam bumi tidak bisa dibikin penilaian untuk divestasi. Tapi bentuk investasi lainnya seperti peralatan, jasa, bisa. Selama belum bayar royalti, semua tambang milik negara, menjadi milik Indonesia”, ujar Menteri Jonan.

Terkait dengan isu tenaga kerja, Menteri ESDM menyampaikan bahwa karyawan organik PTFI sebanyak 12.178 karyawan. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 4% atau 522 karyawan yang dirumahkan tetapi masih karyawan PTFI. Sedangkan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hampir tidak ada alias 0%, hanya 29 karyawan.

“Karyawan organik Freeport ada sekitar 12 ribu karyawan, dari 12 ribu yang dirumahkan sebanyak 522 orang, tapi bukan di PHK. Yang di PHK ada 29 orang. Kalau kita lihat dari pernincian itu, apakah ini sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Kalau nanti mereka (PTFI) jalan lagi, segera pasti yang dirumahkan akan kembali” ungkap Menteri Jonan.

Sedangkan perusahaan sub kontraktor PTFI tercatat sebanyak 19.873 ribu karyawan. Dari jumlah tersebut, 50 karyawan dirumahkan dan 2.128 karyawan yang di PHK, serta 34 karyawan yang dipindahkan.

Pemerintah berharap perundingan dapat segera menemukan titik sepakat. “Saya harap dalam waktu dekat PTFI dapat menerima IUPK ini tanpa kegaduhan lagi. Pemerintah sudah firm, harus (melalui) IUPK. Harus ikuti UU Minerba dan PP 1 tahun 2017, ini wajib dijalankan”, tutup Jonan.

Jonan mengatakan, saat ini negosiasi antara pemerintah dengan PTFI sudah mencapai tahap diskusi final. Tahap pertama adalah soal perubahan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Freeport sudah setuju. Tahap kedua diskusi terkait persyaratan-persyaratan yang diminta Freeport jika status mereka berubah dari pemegang KK menjadi IUPK. Freeport meminta aturan perpajakan dalam IUPK bersifat naield down seperti di KK. Selanjutnya tahap ketiga adalah tahap final.

Yohan/Journalist/BD
Editor : Lenny Ambarita
Image : Esdm

One comment

  1. It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy. I’ve read this put up and if I could I wish to counsel you some fascinating things or advice. Perhaps you can write subsequent articles relating to this article. I desire to learn more issues approximately it!
    [url=http://www.ayacara.org/category/handyman-services/storm-damage-repair/]Maglia Manchester City 2017[/url]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*