IMG_2721

Kemenperin : Industri Nasional Mampu Terapkan Standar Keberlanjutan Global

(Berita Daerah – Jakarta) Dalam pembukaan Global Sustainability Standards Symposium dengan tema “The Roadmap for Sustainable Value Chains” di Jakarta, Rabu (3/5), Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa industri nasional dinilai telah mampu menerapkan Global Sustainability Standards sebagai langkah menembus pasar ekspor.

Hal tersebut ditunjukkan dengan penerapan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di industri minyak kelapa sawit dan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk industri hasil hutan. Global Sustainability Standards merupakan suatu terobosan baru untuk menghadapi persaingan yang fokus pada standar berkelanjutan dan global value chain. Simposium ini diselenggarakan oleh ISEAL Alliance bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, serta UNIDO, yang diikuti sebanyak 200 pelaku industri.

“Tentunya ini terkait dengan keberlanjutan lingkungan, standar kualitas, akses pasar, dan faktor biaya,” kata Airlangga Hartarto yang dikutip laman kemenperin.go.id, Rabu (3/5).

Berdasarkan data yang dirilis ISEAL Alliance, beberapa contoh manfaat sertifikasi berkelanjutan global antara lain kinerja petani di sektor kakao yang mampu meningkatkan nilai tambah sebesar 69 persen dan rata-rata hasil panen akan mencapai 687 kilogram per hektare dibanding tidak tersertifikasi hanya 322 kg per Ha.

Selanjutnya, untuk sektor kehutanan, desa-desa yang berada di kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tersertifikasi akan mendapatkan keuntungan lebih besar, seperti menurunkan polusi udara mencapai 31 persen. Selain itu, di industri kopi, tingkat keuntungan bagi perkebunan yang tersertifikasi akan membuat biaya pemeliharaan eksternal yang lebih rendah sekitar 20 persen dan meningkatkan keuntungan lebih tinggi sebesar 13 persen.

Menurut Menperin, pemberlakuan Global Sustainability Standards bagi industri besar tidak terlalu bermasalah, tetapi bagi industri kecil dan menengah (IKM) menjadi kendala karena faktor biaya yang harus ditanggung cukup besar. Selain itu, dalam implementasinya, produk Indonesia yang sudah bersertifikat tidak mendapatkan premium price dibandingkan produk dari negara lain tanpa sertifikat.

Sementara itu Direktur Eksekutif ISEAL Alliance, Karin Kreider mengatakan, para pelaku industri tengah menghadapi berbagai tantangan yang serupa di berbagai sektor, terutama penerapan praktek usaha yang bertanggung jawab ke dalam rantai pasok. “Simposium ini sebuah peluang bagi para pemimpin internasional dan para ahli untuk bekerja sama memecahkan berbagai permasalahan berat yang dihadapi, dan saling berbagi pembelajaran dan pengalaman,” ucapnya.

Yohan/Journalist/BD
Editor : Lenny Ambarita
image  : Kemenperin

2 comments

  1. Hello.This article was extremely remarkable, particularly since I was searching for thoughts on this issue last week.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*