Pembangunan Infrastruktur Kalimantan Utara Menjadi Perhatian Pemerintah

(Berita Daerah – Kalimantan) Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dalam masa reses masa persidangan IV tahun 2016 – 2017 ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (2/5). Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin Sigit Sosiantomo bersama 12 anggota rombongan didampingi Direktur Pembangunan Jalan A. Gani Ghazaly Akman dan beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Setibanya di Bandar Udara Juwata, rombongan berangkat menuju Tanjung Selor untuk mengadakan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie. Dalam kesempatan tersebut, Sigit meminta Gubernur Kaltara mengajukan anggarannya untuk pembahasan APBN tahun 2018, dikarenakan sebagai provinsi baru kebutuhan infrastrukturnya sangat dominan.

Komisi V DPR RI juga mendorong Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga agar segera memacu pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara. Selain pembangunan infrastrukturnya, hal lain yang menjadi perhatian mendalam adalah penanganan bencana dan rusaknya jalan di Kaltara. Sigit meminta Kementerian PUPR melakukan inspeksi jalan secara rutin dan sungguh-sungguh, serta membangun pos-pos terpadu di setiap desa guna mengantisipasi bencana. Serta, adanya contract long segment dapat dengan teliti dan detail menyelesaikan persoalan seperti jalan rusak atau jalan berpotensi longsor, agar sigap untuk segera diatasi dan tidak semakin banyak di masa mendatang.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala BPJN Timbul Manahan Pasaribu menegaskan bahwa semua jalan nasional di Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki penanganan jalan baik berupa preservas dan peningkatan kapasitas maupun pembangunan jalan. Tahun 2017, BPJN XII sudah mengalokasikan paket pekerjaan penanganan longsor pada jalan nasional. Jikalau ternyata anggaran paket tersebut tidak mencukupi, pihaknya akan menambahkan dengan paket baru dengan dana sisa hasil lelang.

“Batas Bulungan-Tanjung Selor-Tanjung Redeb memang sering longsor, khususnya di Km 28, untuk itu kita bahkan telah menyiapkan material penanganan dan peralatan tidak jauh dari lokasi jika kedepan kembali terjadi longsoran,” ujar Timbul Manahan.

Menurutnya, penanganan jalan nasional ruas batas Bulungan-Tanjung Selor sepanjang 48 Km ditargetkan akan tuntas pada tahun depan. Sedangkan ruas jalan batas Bulungan-Tanjung Redeb-Wahau. Dikatakannya, penanganan baru dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan atau spot demi spot, karena ruas jalan tersebut mencapai 110 Km.

Kunjungan kerja dilanjutkan dengan meninjau Jalan Paralel Perbatasan Kaltara. Timbul Manahan menyampaikan bahwa pada tahun 2017 ada dua paket pembukaan hutan yang dikerjakan oleh Zeni TNI-AD dengan masing-masing paket senilai Rp 30 miliar.

“Mulai tahun 2017 – 2019 (multiyear contract) juga ada paket pembangunan jembatan semi permanen di parallel perbatasan. Nilai pekerjaannya Rp 207 miliar yang dikerjakan kontraktornya Istaka Karya joint dengan PT Cahaya,” lanjutnya.

Selain itu, di jalan perbatasan juga sedang dikerjakan paket pembangunan jalan Long Boh-Long Bawang yang merupakan proyek tahun jamak (2017-2019) sepanjang 29 Km. Sedangkan untuk ruas Malinau-Long Bawan-Long Midang secara umum hutannya sudah berhasil dibuka, namun grade geometriknya masih tinggi.

Tim Rombongan Komisi V DPR RI di Kalimantan Utara juga meninjau proyek infrastruktur PUPR lain seperti Pembangunan Embung Rawa Sari tahap II yang diharapkan mampu menampung air 112.982 m3 senilai 87,5 miliar dari dana APBN TA 2016 – 2018, Pembangunan Sea Wall Pantai Amal Baru, dan Penanganan kawasan kumuh yang dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan alokasi tahun 2017 sebesar Rp 4,67 miliar pada kawasan di 38 kelurahan.

Turut hadir pejabat di lingkungan Kementerian PUPR Direktur Sungai dan Pantai Hari Suprayogi, Kepala BPJN XII Balikpapan Timbul Manahan Pasaribu, Kepala BWS Kalimantan III Arif Rahman, dan Kasubdit Kawasan Permukiman Perkotaan Bobby Ali Azhari.

Panda/Journalist/BD
Editor : Agustinus Purba
Image  : PU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*