Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah Bengkulu Dibantu SMI

Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah Bengkulu Dibantu SMI

(Berita Daerah – Sumatera) Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama pembangunan di setiap daerah, seperti Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memprioritaskan pembanunan fasilitas sarana dan prasarana daerah seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih sampai irigasi pertanian.

Pembangunan infrastruktur ini memerlukan pembiayaan yang cukup besar, sementara anggaran yakni berupa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masih tergolong minim.   Oleh sebab itu, ketersediaan anggaran menjadi salah satu penghambat, oleh karena itu, perlu adanya bantuan dari pihak lain seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk percepatan pembangunan.

Mengutip dari laman bengkuluprov.go.id,  Rabu (10/5),  Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Edyarsyah mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah ini masih merupakan tantangan besar yang harus diatasi.

“Percepatan pembangunan daerah tergantung dengan besarnya anggaran daerah, Bengkulu sendiri kita tahu anggaran pembangunannya masih kecil,” tutur Edyarsyah saat pertemuan di Gedung Serba Guna Pemprov Bengkulu.

Sarana Multi Infrastruktur (SMI) merupakan perusahaan pembiayaan infrastruktur yang didirikan pada 26 Februari 2009 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100 persen kepemilikan saham oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan.

PT SMI telah menjadi salah satu perusahaan yang dapat mengatasi  anggaran daerah yang minim seperti Provinsi Bengkulu dalam hal ini, maka Provinsi Bengkulu meminjam dana kepada PT SMI untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Walaupun baru 8 tahun berdiri, Direktur Manajemen Resiko PT. SMI Mohammad Ghozie Indra Dalel mengatakan bahwa PT SMI telah banyak membantu beberapa proyek Negara khususnya pembangunan infrastruktur.

Pembiayaan daerah yang diberikan PT SMI kepada Provinsi Bengkulu yang tengah dalam pembangunan infrastruktur, yakni dengan scheme pembiayaan berupa pinjaman daerah.

Ghozie turut menjelaskan proses panjang yang harus dilalui untuk pengajuan pembiayaan, karena pemda harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Pinjaman yang diberikan PT SMI adalah pinjaman daerah yang melalui proses panjang, tidak bisa secepat pinjaman komersil, karena masih adanya dukungan politis yang biasanya terkendala, hal inilah yang membuat persiapannya memerlukan waktu.

Lea/Journalist/BD
Editor : Lenny Ambarita
Image :bengkuluprov.go.id

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*