Terkait Pembangunan Tujuh Proyek Infrastruktur, Pemerintah Memberikan Jaminan

(Berita Daerah – Jakarta) Pemerintah terus berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah menargetkan belanja untuk pembangunan infrastruktur sampai 2019 mencapai Rp 4.796 triliun sedangkan APBN dan APBD menyumbang Rp 2.817 triliun. Untuk menutuipi kekurangannya pemerintah mengandeng swasta melalui skema Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan siap memberikan jaminan serta pendampingan terhadap tujuh proyek infrastruktur milik pemerintah daerah yang pembangunannya menggunakan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).

Adapun ketujuh proyek infrastruktur yang diusulkan pemerintah daerah, antara lain pembangunan Rumah Sakit tipe C di Krian Sidoarjo, Jawa Timur Rp 268 miliar, Proyek Light Rapid Transit Rp 1,2 triliun (utara-selatan) dan Rp 2,6 triliun (timur-barat) di Surabaya, Jawa Timur, Proyek Light Rapid Transit Koridor I dan II di Bandung, Jawa Barat.

Kemudian, proyek  SPAM di Semarang Barat, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Rp 1,1 triliun di Kota Tangerang, SPAM Pekanbaru, dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Makassar, Sulawesi Selatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pihaknya beserta tim akan mengawasi tindak lanjut dari rencana pembangunan infrastruktur di 7 daerah sehingga bisa dieksekusi tepat waktu.

“Kami juga akan ada tim monitoring untuk lihat progresnya. Kalau ada complain atau tidak ada kemajuan bisa sampaikan ke saya,” kata Sri Mulyani yang dikutip laman infopublik.id, Senin (15/5).

Sebelumnya, sebanyak tujuh perwakilan dari Pemerintah Kota/Kabupaten  bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sekitar tujuh kepala daerah menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur di daerahnya dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Masing-masing daerah memiliki satu proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan untuk dibangun.

Menteri Keuangan pun memberikan dukungan kelayakan berupa pembiayaan secara tunai atas sebagian konstruksi dan penjaminan risiko politik atas kewajiban keuangan penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK).

Pembangunan infrastruktur ialah kunci untuk menghadapi persaingan ekonomi global. Ketersediaan infrastruktur akan menjadi solusi atas masalah-masalah dasar yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan yang selama ini membelenggu sebagian penduduk Indonesia. Karena itu, pemerintah punya misi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur hingga pelosok negeri.

Yohan/Journalist/BD
Editor : Lenny Ambarita
Image : BD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*