Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Photo: KKP)

KKP Siapkan Akses Permodalan Usaha Perikanan Melalui KUM

(Beritadaerah – Nasional) Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyambangi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka sinergi kementerian dalam mengangkat ekonomi rakyat melalui inklusi keuangan.Di lokasi tersebut, Menteri Susi Pudjiastuti meluncurkan program Kredit Ultra Mikro (KUM) sektor perikanan.

KKP dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) telah menyiapkan program untuk membantu nelayan memperoleh akses permodalan. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi sulitnya nelayan memperoleh akses permodalan, terutama layanan kredit.

“Jika layanan kredit dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, industri kelautan dan perikanan dapat lebih maju,” ujar Susi dalam keterangan tertulis, Selasa (15/8).

Program ini merupakan suatu usaha untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. “Kita berharap, dengan program BLU (Badan Layanan Umum) ini, kita bisa membentuk para masyarakat pelaku usaha perikanan, maupun para nelayan itu sendiri,” ungkap Susi.

Guna melancarkan bantuan akses permodalan ini, Menteri Susi meminta kerjasama dari Koperasi Unit Desa (KUD) setempat. Sasarannya menurut Susi nelayan kapal- kapal di bawah 30 GT, terutama lagi yang di bawah 10 GT.

“Kita harus bisa membantu kapal nelayan ini menetas menjadi nelayan-nelayan kapal besar. Tidak boleh kapal kapal besar itu hanya milik kelompok perusahaan orang tertentu saja,” kata Susi.

KKP akan memberikan bantuan uang pendampingan kepada KUD untuk dapat mengurus kredit bergulir untuk nelayan dengan menggandeng Bank Negara Indonesia (BNI) yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“BLU kita Rp 500 miliar, didampingi dana yang disiapkan perbankan BNI agar jadi Rp 1 triliun agar ke nelayan,” papar Susi.

Pemerataan dan keadilan pemanfaatan kekayaan kelautan dan perikanan Indonesia juga menjadi salah satu perhatian Menteri Susi. Ia melarang laut Indonesia dibagi-bagi berdasarkan kavling. Menurutnya, laut masa depan bangsa akan terwujud dengan keadilan dan pemerataan.

Nanie/Journalist                                                                                                                                                                       Agus Purba/Editor                                                                                                                                             Sumber:KKP/Kominfo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*