Sinergi Tiga Kementerian, Percepat Prosedur Pinjaman Daerah

(Berita Daerah – Jakarta) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Hadi Prabowo yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menandatangani Nota Kesepahaman Koordinasi Percepatan Pinjaman Daerah di ruang Graha Sawala, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/12).

Menko Perekonomian menyampaikan peran PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam memperlancar prosedur administrasi pengajuan persetujuan dan pencairan pemberian pinjaman daerah.

“Sekarang pasti lebih mudah karena yang memberikan pinjaman itu bukan lagi dari birokrasi itu langsung tetapi penyederhanaan aturannya itu lebih banyak ditangani oleh PT SMI. Jadi, dia bisa lebih rajin, lebih punya waktu untuk menagih dan melapor ke Menteri Keuangan kalau (pemerintah daerah) tidak bayar,” kata Menko Perekonomian.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Perekonomian menyatakan penyederhanaan yang dimaksud adalah pada aspek prosedural bukan pada sisi kelayakan daerah untuk mengajukan pinjaman.

“Itu (prudential daerah untuk menerima pinjaman) sama sekali tidak kita rubah. Yang disederhanakan adalah aspek proseduralnya. Prosedurnya itu jangan sequential, jangan berurutan tapi simultan. Tapi kalau simultan tidak ada yang mengambil inisiatif biasanya juga susah. Sehingga yang diminta untuk aktif disini adalah SMI-nya,” jelas Menko Perekonomian.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini mencakup dua aspek utama yaitu sinkronisasi pelaksanaan pemberian pinjaman daerah serta koordinasi dalam penyelesaian masalah dan hambatan yang muncul.

“Ruang lingkup nota kesepahaman mencakup dua aspek yang utama yaitu sinkronisasi pelaksanaan pemberian pinjaman daerah baik di pusat maupun di daerah. Kedua, koordinasi dalam penyelesaian masalah dan hambatan yang muncul dalam upaya percepatan pemberian pinjaman daerah dengan tetap tentunya mengacu kepada prudential regulation yang telah diatur di dalam PP No. 30 Tahun 2011 (tentang Pinjaman Daerah),” kata Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian.

Panda/Journalist/BD
Editor : Agustinus
Image : Kemenkeu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*