Tahun 2045: Tantangan 100 Tahun Indonesia Merdeka

Disamping gonjang-ganjing perhelatan politik yang mulai menghangat, saya mengajak semua berpikir dalam pandangan ke depan, hingga tahun 2045 dimana Indonesia akan berusia 100 tahun.  Prediksi pemerintah memperkirakan Indonesia akan menjadi kelompok lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Mari melihat kebelakang dulu bagaimana Indonesia pada saat awal kemerdekaan di era Soekarno, dan bagaimana kondisi Indonesia 70 tahun kemudian di era Jokowi sekarang ini.

Era Kepemimpinan Soekarno adalah ekonomi awal kemerdekaan pada masa ini, kegiatan produksi, perdagangan, dan kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil akibat situasi konflik awal kemerdekaan.

Melalui Indonesianisasi ekonomi (1950-1957), Pemerintah berupaya menggeser dominasi ekonomi Belanda dengan meningkatkan peran Indonesia di bidang ekonomi melalui sejumlah program. Pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang terdiri dari dari 22 perusahaan perkebunan- sebagian besar perusahaan perkebunan pala, 38 Perusahaan perkebunan tembakau, 206 perusahaan perkebunan karet, teh, kopi, dan tebu. Juga di perindustrian dan tambang, 47 Perusahaan Listrik, 21 Perusahaan Kimia, 18 Perusahaan Grafika, 91 Perusahaan Umum.

Pada era Soekarno terjadi peningkatan uang beredar yang tak terkendali berpotensi menambah laju inflasi dan membahayakan perekonomian. Melihat kondisi ini, Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara memutuskan untuk menjalankan kebijakan pengguntingan uang pada 10 Maret 1950. Begitulah kondisi awal kemerdekaan layaknya seperti seorang bayi yang baru lahir Indonesia terus bertumbuh menjadi sebuah bangsa yang besar.

Setelah melalui pasang surut sejarah, 70 tahun kemudian, dimulai dari tahun 2014, saat perekonomian dunia masih diliputi ketidakpastian. Pemerintahan Jokowi mengusung program Nawacita dengan mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur agar mampu berdaya saing tinggi. Postur APBN dirombak untuk mendukung kegiatan produktif, menciptakan terobosan untuk menarik investasi, serta mengatur kembali kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mendorong efisiensi. Di tengah upaya menaikkan pertumbuhan, pemerintahan juga menjalankan program-program pemerataan.

Dalam melakukan pembangunan nasional Jokowi melakukan pembangunan 245 proyek infrastruktur dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan terluar sebagai bagian dari kebijakan pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah sudah menghabiskan Rp 1.320 triliun untuk membangunnya, ada 2 program dan 12 proyek berskala nasional, Sumatera mendapatkan 61 proyek dengan alokasi dana sebesar Rp. 638 triliun, Jawa 93 proyek menghabiskan Rp. 1.063 trilliun, Kalimantan dengan 24 proyek menelan biaya sebesar Rp 564 trilliun, Sulawesi dengan 27 proyek mendapatkan alokasi dana Rp. 155 triliun, Bali dan Nusa Tenggara 15 proyek Rp. 11 trilliun, dan terakhir Papua 13 proyek dengan nilai dana Rp. 444 triliun.

Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah mengalokasikan dana desa dengan jumlah yang terus meningkat, pada akhir tahun 2017 dana desa yang dialokasikan  sudah sebanyak Rp.127,5 triliun.

Dengan cara ini pemerintahan Jokowi berusaha untuk selain membangun infrastruktur, pemerintah juga menerbitkan kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan. Melalui sejumlah kebijakan tersebut, angka kemiskinan, pengangguran dan rasio gini mengalami penurunan. Dasar-dasar yang diletakan pemerintahan Jokowi dilakukan dengan prediksi ekonomi pada saat Indonesia berusia 100 tahun, tahun 2045.

Menurut prediksi pemerintah-kemenko perkonomian, PDB per Kapita (US$ per tahun) akan menjadi 29.000 pada tahun 2045 dari 4,900 pada tahun 2014. Peringkat pendidikan (PISA) Indonesia akan menjadi 520 dari 431, peringkat daya saing akan menjadi 11 dari 30, peringkat daya tarik investasi akan menjadi 15 dari 40 dan jumlah penduduk (juta jiwa) akan menjadi 318 dari 270.

Prediksi lembaga-lembaga ternama dan inpenden lainnya, menyatakan pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara dengan tingkat PDB ke lima terbesar di dunia menurut Standard Chartered Bank, Price Water House dan peringkat ke 7 terbesar dunia menurut Mckinsey Global Institute. Kalau Indonesia sudah sedemikian majunya pada tahun 2030, tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi pada tahun 2045.

Sekarang bagaimanakah tantangan yang akan dihadapi untuk menggapai proyeksi Indonesia tahun 2045 yang sangat besar. Menurut analisis Kemenko Perekonomian ada 9 tantangan besar yang harus disiapkan untuk mencapainya. Kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia berpendidikan, kesiapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan konektivitas, tata ruang wilayah yang semakin baik, kementerian dan lembaga semakin efisien, tata kelola yang baik, pengelolaan sumber daya alam secara, berkelanjutan dan pengaturan tanah (reforma agraria). Tantangan kedepan ini bukanlah hal yang sulit bila bangsa besar Indonesia tetap bersatu dan kerja keras menjadi atmosfir di seluruh bangsa ini.

Penulis Fadjar Ari Dewanto adalah Advisor Lepmida (Lembaga Pengembangan Manajemen dan Investasi Daerah)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*