Sejumlah 27 Kawasan Strategis Ditargetkan KKP Selesai Tahun Ini (Sumber: Kemenpar)

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Broadband

Pembangunan infrastruktur untuk fixed broadband, dimulai dari kondisi Indonesia pada awal tahun 2013 yang baru dilayani 15 persen dari rumah tangga sebesar 1 mbps. Sedangkan gedung-gedung perkantoran sudah 30 persen gedung yang dilayani dengan besaran 100 mbps. Pembangunan ini baru menjangkau 5 persen dari total populasi. Mobile broadband saat itu melayani 12 persen dari jumlah populasi dengan besaran 512 kbps.

Berjalannya waktu pada tahun 2019 diharapkan infrastruktur urban akan bertumbuh menjadi 21 persen untuk konsumsi kebutuhan rumah tangga dengan besaran 20 mbps dan 100 persen gedung-gedung sudah dilayani dengan besaran 1 gbps, dan sudah mencakup 30 persen populasi. Mobile broadband sudah dilayani 100 persen populasi dengan besaran 1 mbps. Infrastruktur rural, untuk fixed broadband sudah dilayani 49 persen rumah tangga dengan besaran 10 mbps dengan 6 persen dari populasi, sedangkan mobile broadband 52 persen dari populasi dengan besaran 1 mbps.

Untuk target yang diharapkan pemerintah ini memerlukan dukungan pemerintah daerah di beberapa hal. Pertama integritas tata ruang dan mengatur penempatan faiitas telekomunikasi baru, perhatian terhadapan lingkungan, pelestariannya, keselamatan dan keamanan.

Kota seperti Pontianak mendukung target pemerintah ini dengan perencanaan Smart Cities. Perencanaan seperti ini mendorong banyak pihak untuk mempersiapkan pembangunan broadband seperti harapan pemerintah, yang sudah tentu membuat fasilitas telekomunikasi tidak tumpah tindih. Perencanaan ini mendorong untuk meningkatkan fasilitas broadband agar terus semakin besar dan menjangkau masyarakat luas.

Pemerintah daerah tentunya berperan dalam hal memberikan izin fasilitas telekomunikasi, pengaturannya termasuk izin kepada perusahaan yang masuk ke gedung-gedung untuk menyediakan layanan broadband dan menghindarkan adanya monopoli. Perencanaan e-government juga sangat membantu target broadband ini diserap oleh masyarakat. E government termasuk didalamnya perizinan online yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga mendukung melalui traffic management, engineering serta monitoring. Penerapan CCTV security termasuk bagian dukungan pemerintah, yang membuat penggunaan broadband ditengah masyarakat. Pembelajaran dan penggunaan ICT dan broadband harus dilakukan untuk masyarakat agar bisa memanfaatkan pembangunan ini.

Bagian penting dukungan pemerintah daerah juga menyediakan fasilitas broadband bagi sentra-sentra UKM dan pemberdayaan UKM. UKM merupakan kantong ekonomi yang membutuhkan bantuan pemerintah masuk ke saluran pemasaran dan distribusi melalui dunia maya. Dua sisi peran pemerintah daerah adalah pertama menyiapkan fasilitas broadband termasuk perizinan, fasilitas komunikasi, pengaturan traffic. Sisi kedua adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat untuk menggunakannya, didalamnya termasuk edukasi, penerapan e government, fasilitas murah untuk masyarakat bisa mulai menjadikan dunia maya salurah untuk berbagai aktivitas, jual beli bahkan kehidupan sehari-hari seperti e-payment dan lainnya. Melalui dua sisi ini pemerintah daerah turut serta dalam mencapai target broadband 2019.

Penulis Fadjar Ari Dewanto adalah Advisor Lepmida (Lembaga Pengembangan Manajemen dan Investasi Daerah)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*