Ilustrasi: Keramba ikan Nila di danau Toba (Photo: Mark/BD)

Pemerintah Percepat Sertifikasi Pembudidayaan Ikan Komoditas Ekspor

(Beritadaerah – Jawa Timur) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan percepatan sertifikasi bagi unit usaha pembudidayaan ikan, khususnya komoditas untuk orientasi ekspor. Percepatan dilakukan dengan cara menjemput bola kepada unit-unit usaha yang siap disertifikasi, dan melimpahkan kewenangan sertifikasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di seluruh Indonesia. Hingga tahun 2017, unit usaha budidaya ikan yang tersertifikasi mencapai 8.792 unit.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, Senin (12/3) mengatakan, hal itu menanggapi kekhawatiran para pelaku usaha terhadap diterimanya produk perikanan di pasar global, khususnya di USA dan Uni Eropa. Walaupun faktanya, saat ini tidak ada informasi  komplain terkait mutu di negara-negara tujuan ekspor khususnya bagi produk udang yang mayoritas telah bersertifikat CBIB. Ini dapat terlihat dari kinerja ekspor udang yang cenderung positif dari tahun ke tahun.

“Tahun ini KKP siapkan anggaran senilai Rp3,1 miliar untuk kepentingan sertifikasi yakni untuk sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB). Anggaran ini kita lebih banyak alokasikan melalui dekonsentrasi, sehingga seluruh provinsi dapat melakukan proses sertifikasi sekaligus surveillance ke unit-unit usaha budidaya,” terang Slamet dalam keterangannya. SDM yang sudah disiapkan adalah auditor CBIB yang mencapai lebih kurang 1000 orang dan tersebar di daerah.

KKP telah melakukan harmonisasi kaidah CBIB dengan standar Internasional (Global GAP) yang isinya lebih komprehensif sesuai permintaan pasar perikanan global. Di mana di dalamnya bukan hanya aspek mutu, food safety, dan social responsibility, namun aspek sustainability juga jadi perhatian yang menyangkut preferensi masyarakat global saat ini.

“Nantinya kami tengah berencana menyatukan seluruh sertifikasi yakni CPIB, CBIB, CPPIB, CPOIKB ke dalam satu dokumen sertifikasi yakni Indonesian Good Aquaculture Practice (IndoGap). Ini untuk menjamin agar proses sistem jaminan mutu dan keamanan pangan lebih terintegrasi,” imbuhnya.

Untuk menjamin konsistensi penerapan CBIB pada pembudidaya kecil, pemerintah juga akan memgontrol melalui inspeksi secara berkala dalam rangka membina dan menumbuhkan tanggung jawab pembudidaya. Inspeksi bisa melibatkan pengawas perikanan yang sudah ada.

Di sisi lain, KKP juga melakukan perbaikan sistem kodefikasi bagi pembudidaya udang di seluruh Indonesia untuk memudahkan ketelusuran. Ke depan, kesempatan pihak Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk terlibat dalam proses sertifikasi sangat terbuka. Hal ini penting sehingga ada feedback positif antara konsumen (UPI) dengan pembudidaya.

 

Nanie/Journalist/BD
Editor: Nanie
Source: Kominfo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*