Ilustrasi

Tentang Program Listrik 35.000 MW

(Beritadaerah – Kolom) Sekarang ini untuk penduduk Indonesia, kebutuhan primer bukan lagi hanya sandang, papan dan pangan, namun kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat bertambah satu lagi adalah listrik. Seluruh aspek kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dari listrik, bahkan ditempat tinggi di pegunungan sekalipun, masyarakat membutuhkan listrik.

Mengingat kondisi ini maka sebenarnya, program listrik 35.000 megawatt (mw) tak hanya menjadi magnet bagi para pelaku bisnis komponen pembangkit listrik di dalam negeri. Namun juga akan menjadi harapan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di daerah-daerah yang belum teraliri setrum.

Seperti kebutuhan pokok pada umumnya, maka kebutuhan akan listrik, terus meningkat dari tahun ke tahun. Rasioelektrifikasi di Indonesia per September 2017 sebesar 93,08%, artinya, saat ini masih ada sekitar 3 juta rumah tangga yang belum menikmati listrik. Rasio ini membandingkan jumlah penduduk yang telah mendapatkan listrik dengan jumlah penduduk di sebuah wilayah, idealnya rasio elektrifikasi secara nasional adalah 100 persen, dan disebut memuaskan bila sudah ada di tingkat 70 persen. Daerah-daerah seperti NTT dan Papua masih belum memuaskan karena memiliki rasio masing-masing sebesar 58,99 persen dan 48,91 persen.

Dari proyek 35.000 MW, terdapat 17.096 MW atau sekitar 48 persen yang sudah mulai pada tahap konstruksi. Sekitar 12.724 MW sudah memiliki kontrak namun belum siap untuk konstruksi. Dengan demikian yang masih membutuhkan Power Purchase Agreement (PPA) hanya 4.682 MW. Fakta ini merupakan trend yang positif, dan cukup menggemberikan bahwa 20.000 MW  diharapkan akan segera beroperasi pada tahun 2019. Selain proyek 35.000 MW, masih terdapat juga pembangunan pembangkit yang berasal program percepatan ketenagalistrikan, Fast Track Program (FTP).

Pembangunan penambahan daya 35.000 MW membuat rasio elektrifikasi menjadi 95,35 persen dan jumlahnya akan semakin membaik, hingga selesainya program 35.000 MW ini. Bukanlah hal yang mudah untuk menyelesaikannya, dibutuhkan tetap ketekunan dan kerjakeras pemerintah untuk menyelesaikannya.

Pemerintah, menerapkan strategi-strategi pelaksanaan proyek 35.000 MW melalui beberapa cara antara lain  : Mempercepat ketersediaan lahan dengan menerapkan Undang-undang 2/2012 tentang pembebasan lahan. Menyediakan proses negosiasi harga dengan menetapkan harga patokan tertinggi untuk swasta dan excess power. Mempercepat proses pengadaan dengan mengacu pada Permen ESDM 3/2012 dengan alternative penunjukan langsung atau pemilihan langsung untuk energy baru terbarukan (EBT), mulut tambang, gas marginal, ekspansi, dan excess power. Memastikan kinerja pengembang dan kontraktor andal dan terpercaya melalui penerapan uji tuntas(due diligence).

Kita berharap seluruh daerah di Indonesia akan segera dialiri listrik dengan segera, penyelesaian proyek 35.000 MW bukanlah menjadi mimpi lagi, melainkan memang kebutuhan seluruh bangsa untuk memiliki daerah yang terang benderang.

Penulis Fadjar Ari Dewanto adalah Advisor Lepmida (Lembaga Pengembangan Manajemen dan Investasi Daerah)

2 comments

  1. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

  2. I am continually browsing online for tips that can benefit me. Thx!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*