Kemendagri Puji Kinerja Pemprov Jateng, Pertumbuhan Ekonomi Lebih Baik

(Berita Daerah – Magelang) Kementerian Dalam Negeri RI memuji kinerja jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena beberapa indikator pembangunan menunjukkan hasil positif. Seperti angka pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dari pada nasional.

Kasububdit Pinjaman dan Obligasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Simon Sainima mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi periode 2014, 2015, 2016, 2017, bahkan di 2018, di triwulan pertama, rata-rata Jawa Tengah 5,41 persen. Sementara rata-rata nasional berkisar 5,06 persen.

“Ini hasil baik dari gubernur, bupati/ wali kota maupun seluruh stakeholder yang ada di Jawa Tengah. Ini pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan,” bebernya, pada acara Silaturrahim dan Buka Bersama Plt Gubernur dengan bupati/wali kota se-Jateng dan Bank Jateng, di Hotel Arthos, Rabu (30/5).

Ditambahkan, inflasi rata-rata provinsi dua bulan terakhir, (Maret 2018) 0,004 persen. Pada April ini, inflasi masih bertahan pada angka yang sama. Sementara di periode April, rata-rata nasional 0,10 persen.

Terkait dengan angka pengangguran, sambung dia, pada Agustus 2017 masih tercatat 880 ribu orang (4,57 persen). Namun pada Februari 2018 sudah turun di angka 4,23 persen atau sekitar 770 ribu orang. Seiring dengan menurunnya angka pengangguran, tingkat kemiskinan pun menurun.

“Angka ini dikeluarkan oleh BPS. Pada Maret 2017, tercatat 4,45 juta masyarakat masih miskin atau 13,01 persen. Pada September 2017 bisa turun menjadi 4,20 juta orang atau turun sebesar 0,78 persen,” ungkap Simon.

Pihaknya juga mengapresiasi beberapa pemerintah daerah di Jawa Tengah yang berani mengambil inisiatif bekerja sama dengan Bank Jateng untuk membiayai pembangunan daerahnya. Sebab, dengan mengambil pembiayaan dari bank daerah, kedua belah pihak mendapat manfaat positif. Bank Jateng memeroleh pendapatan yang tidak sedikit, dan pemerintah daerah bisa mengebut pembangunan di wilayahnya. Simon mengatakan, dua daerah yang mengambil pembiayaan pembangunan dari Bank Jateng adalah Kabupaten Sragen dan Grobogan.

“Kami berharap cara empat daerah di Jateng dalam membiayai pembangunan melalui pembiayaan dari bank daerah, bisa ditularkan di daerah lain di Jateng,” pintanya.

Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno mengaku merasakan manfaat pembiayaan dari bank untuk keperluan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur. Pembangunan bisa terlaksana lebih cepat dan bahkan hampir bisa menyelesaikan seluruh PR infrastruktur di wilayahnya.

“Kita di awal pemerintahan ditinggali pekerjaan infrastruktur yang sangat parah. Saking banyaknya proyek infrastruktur yang harus diselesaikan, maka salah satu alternatif melalui pinjaman dari Bank Jateng. Harapan kami bisa mempercepat proses pembangunan di Sragen. Dan dalam waktu lima tahun banyak hal yang sudah bisa kita selesaikan seperti harapan masyarakat,” ungkap dia.

Dedy membeberkan, Pemkab Sragen meminjam dana sebesar Rp 200 miliar kepada Bank Jateng. Dana itu untuk menyelesaikan 72 ruas paket pekerjaan infrastruktur, yang terdiri dari tiga jembatan baru, 13 talud dan turam, 53 paket di antaranya untuk memperbaiki ruas jalan.

“Hal ini hampir bisa menyelesaikan seluruh PR infrastruktur di Kabupaten Sragen yang tahun ini,” katanya

Meski prestasi Jawa Tengah terhitung bagus, namun Plt Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi meminta tidak lantas berpuas diri. Sebab, pertumbuhan ekonomi masih berada di angka lima koma.

“Berdasarkan telaah, analisis Bank Dunia, bahkan kita diingatkan Menteri Keuangan, kalau pertumbuhan ekonomi kita masih lima persen lebih,” ungkapnya.

Untuk mencapai titik aman, pertumbuhan ekonominya paling tidak mencapai 6,5 persen. Idealnya, tujuh persen. Di titik itu, Indonesia baru mampu bersaing ideal dengan negara lain.

“Daya saing kita hambatannya di mana? Ternyata salah satunya di SDM. Sebagai contoh, Menaker pernah menyampaikan, tenaga kerja kita, 60 persennya hanya punya ketrampilan yang rendah, dan rata-rata pendidikannya SD, SMP. Paling banyak SD,” urai Heru.

Jika ingin menggenjot kualitas SDM, maka pemerintah mesti menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, baik yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Pelatihan itu bisa diikuti oleh SDM yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja.

“Pelatihan yang diselenggarakan terutama ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri atau yang dapat mendorong tumbuhnya UMKM,” tandas mantan Bupati Purbalingga ini.

Panda/Journalist/BD
Editor : Agustinus
Image : jatengprov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*