Kebijakan Satu Peta Tingkatkan Kemudahan Berusaha, Pemerataan Ekonomi Nasional dan Daerah

(Berita Daerah – Jakarta) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Badan Informasi Geospasial menggelar Rapat Koordinasi Nasional Infrastruktur Informasi Geospasial (Rakornas IIG) yang bertajuk “Indonesia Connected: Satu Peta Prestasi Bangsa”, Senin (13/8), di Jakarta. Kegiatan ini merupakan persiapan untuk berbagi pakai data melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menyampaikan arahannya menuturkan, Kebijakan Satu Peta dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebijakan nasional dan daerah.

“Dalam hal kemudahan dan kepastian berusaha/berinvestasi, peringkat kemudahan berusaha/Ease Of Doing Business (EODB) di Indonesia dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan dari peringkat 106 (tahun 2016) ke peringkat 72 (tahun 2018). Dengan adanya produk kebijakan satu peta nantinya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional.

Kebijakan Satu Peta juga dapat dimanfaatkan untuk pemerataan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta diharapkan dapat mendukung penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan ruang dan perizinan.

Lebih lanjut Darmin menjelaskan, untuk menjaga keberlanjutan Kebijakan Satu Peta, maka perlu disusun roadmap strategi jangka menengah dan panjang serta diharapkan adanya sinergi dengan data statistik BPS guna mendukung pencapaian SDGs.

“Kebijakan Satu Peta tidak akan hanya berhenti pada 85 (delapan puluh lima) peta tematik, tetapi harus dilanjutkan dengan peta tematik lainnya, yang dapat dimanfaatkan untuk pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional. Seluruh peta tematik yang telah terintegrasi saat ini juga harus di-update secara berkala,” terang Darmin.

Darmin berpesan, ke depannya perlu dilakukan peningkatan detail peta hingga mencapai skala 1:5.000. “BIG perlu mempercepat penyelesaian peta dasar skala besar dan standarisasi kualitas peta. Selain itu, proses Sinkronisasi harus terus diupayakan secara berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan dan perizinan,” tegas Darmin.

Turut hadir dalam acara ini antara lain: Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Zainal Abidin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo, serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Panda/Journalist/BD
Editor : Agustinus
Image : ekon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*