Ilustrasi: Pesawat Garuda Indonesia (Sumber: Kominfo)

Kemenhub Akan Tinjau Ulang Tarif Angkutan Udara dan Bagasi Berbayar

(Beritadaerah – Nasional) Akhirnya, sehubungan keluhan masyarakat akan tarif pesawat terbang khususnya tarif bagasi yang dirasa berat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubud Kemenhub) melakukan peninjauan ulang beberapa Peraturan Menteri terkait tarif dan bagasi berbayar.

“Kami ingin semuanya win-win solution, dengan tetap mengutamakan keselamatan sebagai core bisnis penerbangan,” kata Dirjen Hubud Kemenhub Polana B Pramesti, melalui rilis yang dikeluarkan di Jakarta, Sabtu (9/2).

Peraturan pertama adalah PM 185 tahun 2015 yakni ketentuan bagasi berbayar berkaitan periode permohonan, periode sosialiasasi dan periode evaluasi.

Sedangkan peraturan kedua adalah PM 14 tahun 2016 terkait formulasi dan perhitungan tarif batas atas dan batas bawah angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi, serta pengaturan tarif sesuai kelompok pelayanan.

Menurut Polana, peninjauan ulang tersebut dilakukan sebagai upaya regulator mencarikan solusi atas beberapa fenomena terkait tarif dan bagasi berbayar. Selain memang Polana juga menyadari bahwa sosialisasi terkait tarif angkutan udara dan bagasi berbayar masih perlu dilakukan secara masif.

Sebelumnya, Komisi V DPR RI juga sudah meminta Kementerian Perhubungan untuk menunda kebijakan para maskapai berbiaya rendah untuk menghapus layanan bagasi gratis bagi para penumpang rute domestiknya.

Mengingat kondisi ini pihaknya terus menerus mengingatkan semua pihak yang terkait agar meningkatkan sosialisasinya terhadap masyarakat luas terkait hal itu.

“Operator dan regulator penerbangan harus mensosialisasikan setiap ketentuan baru terkait penyelenggaraan angkutan udara kepada masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan pemangku kepentingan lainnya dengan jelas dan tepat sasaran,” urai Polana.

Pelaksanaan penerapan tarif angkutan udara kelas ekonomi, dan pelaksanaan bagasi berbayar untuk kelompok pelayanan no frills (tanpa tambahan layanan) oleh badan usaha angkutan udara yang ada saat ini, telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hanya, masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik sehingga menimbulkan gejolak pada saat penyelenggaraannya.

Terkait komponen tarif, kelompok pelayanan, ketentuan bagasi dan komponen biaya angkutan udara juga harus diinformasikan secara transparan kepada masyarakat. “Sebelum diterapkan, ketentuan- ketentuan tersebut sangat perlu disosialisasikan, untuk menghindari dampak psikologis berupa keluhan dari masyarakat. Sedangkan terkait bagasi berbayar, tidak ada pengaturan terkait tarifnya, karena tidak ada rujukan hukum, baik nasional maupun internasional, hanya saja saya imbau agar maskapai benar-benar berhitung secara cermat agar tidak menimbulkan kegaduhan,” tegas Polana.

Emy T/Journalist/BD
Editor : Emy Trimahanani

About Emy Trimahanani

Head of LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute), Partner in Management and Technology Division of Vibiz Consulting and Editor of Vibiz Media Network.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.