Mengenal Cara Capres Pemilu 2019 Mengatasi Masalah Lingkungan Hidup

Dari beberapa tema yang diangkat dalam acara Debat Kedua Capres Pemilu 2019 di Hotel Sultan hari Minggu (17/02), pertanyaan permasalahan lingkungan hidup menjadi topik yang cukup seru. Ada 2 pertanyaan yang disiapkan panelis dijawab berbeda oleh kedua calon Presiden.

1. Pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah industri dan rumah tangga sampai kepada titik kritis yang membahayakan manusia yang mengancam hilangnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Ini diamanatkan dalam pasal 28 H ayat 1 UUD 1945.
Pertanyaannya: apa langkah strategis bapak untuk mengatasi akar masalah pencemaran lingkungan yang menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat?

Jawaban capres 02 Prabowo :
Bahwa benar lingkungan hidup sangat kritis karena menyangkut masa depan anak dan cucu kita. Dikatakannya apabila diberi mandat untuk memimpin bangsa Indonesia, maka yang akan dilakukan Prabowo, antara lain menegakkan hukum, law enforcement, yang harus dilaksanakan dengan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan.

Menurutnya, di banyak tempat perusahaan besar justru melanggar dengan meninggalkan limbah, tidak mau bayar pajak yang sebenarnya untuk membersihkan limbah dan kongkalikong, patgulipat dengan pejabat sehingga lolos dari kewajibannya.
Prabowo menambahkan, komitmennya adalah “Untuk menegakkan pemerintah yang bersih, yang tidak kongkalikong dengan perusahaan yang mencemarkan lingkungan,” demikian janjinya.

Ditambahkannya lagi, perlu pemisahan Kementerian Kekehutanan dengan Kementrian Lingkungan Hidup. KLH harusnya mengawasi Kementerian Kehutanan. “Kok ini jadi satu?” sebutnya. Menurut Prabowo, itu harus dipisahkan sehingga KLH dapat mengawasi masalah lingkungan hidup, dan tidak jadi satu karena ini sering jadi masalah.
Dikatakannya ijin-ijin perlu diperketat. Juga, Amdal dilaksanakan tidak ada jalan pintas untuk suatu Amdal yang sangat cepat.

Tanggapan capres 01 Jokowi :
Kenapa dalam 3 tahun terakhir kita bisa atasi kebakaran hutan dan lahan gambut salah satunya adalah karena ada penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun. Ada 11 perusahaan yang sudah diberikan sangsi dengan total 18.3 Triliun.

Terkait kebakaran hutan dan illegal logging kita tegas terhadap pelanggar perusak lingkungan. Yang kedua kita mulai membersihkan sungai tercemar salah satunya Sungai Citarum Harum. Kita berterima kasih kepada masyarakat Jawa Barat terhadap program ini.

Tanggapan capres 02 Prabowo :
Prabowo mengakui adanya upaya pemerintah, namun menurutnya pemerintah harus lebih galak lagi mengejar pencemar lingkungan yang tidak mentaati ketentuan yang dilaksanakan.

 

2. Dalam visi misi para Capres menjanjikan reforma agraria. Jika mengacu pada UUD 1945, UUPA 1960 dan Tap MRP No 9 tahun 2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, bahwa reforma agraria bertujuan untuk selesaikan ketimpangan agraria, konflik dan kemiskinan di pedesaan.
Pertanyaan : bagaiman komitmen dan strategi untuk menjalankan reforma agraria sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut?

Jawaban capres 01 Jokowi:
Dalam 2 tahun ini kita membagikan konsesi-konsesi lewat perhutanan sosial, baik untuk masyarakat adat, petani, nelayan, dan hak ulayat yang 2 tahun ini telah kita bagikan konsesi sebesar 2,6 juta hektar dari 12,7 juta yang kita siapkan.

Kita juga mendampingi mereka agar tanah yang sudah diberikan jadi produktif, ada yang ditanami kopi, buah-buahan dan jagung. Dalam 2 tahun ini telah membagikan sertifikat 5 juta di 2017 kepada rakyat. Tahun 2018 dibagikan 7 juta lebih agar rakyat punya hak hukum atas tanah yang dimiliki untuk jaminan, agunan dan akses permodalan ke bank. Sisi hukum ada, sisi akses ke sektor keuangan ada. Inilah pentingnya redistribusi asset dan reformasi agraria terus dikerjakan, 12,7 juta ini harus terdistribusi.

Tanggapan capres 02 Prabowo :
Kami punya pandangan strategis yang berbeda. Yang dilakukan pemerintah Jokowi menarik dan popular untuk 1-2 generasi, tapi tanah tidak tambah, masyarakat tambah.
Strategi kami adalah UUD 1945 pasal 33, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara.

Tanggapan capres 01 Joko Widodo :
Pembagian yang 2,6 juta memang agar produktif, dan tidak memberikan kepada yang gede-gede. Pak Prabowo punya lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur 220 ribu hektar, Aceh Tengah 120 ribu hektar. Bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya.


Emy T/Journalist/BD 
Editor : Emy Trimahanani

 

 

About Emy Trimahanani

Head of LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute), Partner in Management and Technology Division of Vibiz Consulting and Editor of Vibiz Media Network.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*