Ilustrasi: Reformasi Kebijakan KKP Beri Hasil Nyata Kepada Masyarakat Perikanan (Foto: Kominfo)

Reformasi Kebijakan KKP Berhasil Tingkatkan Tata Kelola Perikanan

(Beritadaerah – Nasional ) Berbagai reformasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memberikan hasil nyata kepada masyarakat Indonesia.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar melalui keterangan pers, Kamis (16/5), menyatakan: “Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari indikator lingkungan dan stok ikan yang meningkat, ekonomi perikanan yang terus berkembang, serta meningkatnya aspek kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.”

KKP melalui Direktorat beberapa tahun ini telah melakukan berbagai reformasi kebijakan dan telah menghasilkan beberapa capaian strategis, antara lain meningkatnya stok sumber daya ikan dari 7,31 ton tahun 2013 menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2016.

Zulficar mengatakan, capaian strategis lainnya adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap dari 6.677.702 ton tahun 2015 menjadi 7.248.297 ton tahun 2018, serta meningkatnya PNBP dan pajak perikanan masing-masing dari Rp137 miliar tahun 2015 menjadi Rp645 miliar tahun 2018 dan dari Rp961,99 miliar tahun 2015 menjadi Rp1,082 triliun pada tahun 2018.

Kemudian lanjutnya, adalah meningkatnya Nilai Tukar Nelayan dari 106,4 pada tahun 2015 menjadi 113,27 pada Januari 2019. “Hal ini, menggambarkan bahwa ikhtiar dan upaya kita untuk memperbaiki tata kelola perikanan paling tidak sudah memberikan hasil secara nyata,” katanya.

Zulficar juga mengungkapkan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, KKP telah memberikan jaminan premi asuransi kepada 1.048.177 nelayan. Dari 3.665 klaim, total nilai pertanggungan asuransi nelayan yang telah dirasakan manfaatnya oleh para nelayan/ahli waris mencapai Rp377 miliar.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan program perlindungan nelayan ini, KKP telah bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi untuk membuka peluang perpanjangan asuransi secara mandiri. Peserta asuransi nelayan mandiri yang terdata sebanyak 32.989 nelayan yang berasal dari 32 provinsi di Indonesia.

Terkait perlindungan nelayan, Zulficar menambahkan KKP juga menjajaki pelaksanaan asuransi bagi para ABK/buruh, salah satunya melalui sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Jika ini terealisasi, maka nelayan ABK dan nelayan buruh akan mendapatkan kesamaan fasilitas dalam perlindungan sosial berupa asuransi,” tambah Zulficar.

Saat ini, KKP telah menargetkan 150.000 nelayan penerima untuk BPAN (Bantuan Premi Asuransi Nelayan) 2019. Sementara itu, sudah ada sekitar 685.000 nelayan telah terdata dalam Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dari sistem “Satudata KKP”.

Emy T/Journalist/BD
Editor: Emy Trimahanani

About Emy Trimahanani

Head of LEPMIDA (Regional Investment and Management Development Institute), Partner in Management and Technology Division of Vibiz Consulting and Editor of Vibiz Media Network.

One comment

  1. Perbaikan Tata kelola perikanan di Indonesia & penegakan hukum the illegal fishing dalam 4 tahun terakhir ini terbukti sangat berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan dan perekonomian Indonesia… Salut utk KKP!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.