Tag Archives: Wajib Pajak

Pelaporan SPT Tahunan Badan Melalui DJP Online

Untuk SPT Tahunan Badan batas waktu pelaporannya paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak yaitu tanggal 30 April. Batas waktu yang semakin mendekat ini perlu diperhatikan oleh setiap wajib pajak badan. Berdasarkan ketentuan UU No.28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah ditetapkan sanksi yang terlambat atau tidak melaporkan ...

Read More »

Pemkab Kendal Permudah Wajib Pajak dengan Layanan Aplikasi e-Pajak

(Beritadaerah – Kendal) Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar sosialisasi penyampaian SPPT PBB-P2 tahun 2019 dan launching e-Pajak, e-PBB dan e-PPHTB, Kamis (28/3/2019) bertempat di Pendopo Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Acara tersebut dihadiri Bupati Kendal, dr. Mirna Annisa, M.Si., Wakil Bupati Kendal, Masrur Masykur, para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda Kendal, Kelapa OPD, Forkopimda, dan camat se-Kabupaten Kendal. Dan diikuti oleh ...

Read More »

Batas Pelaporan SPT Tahunan Pribadi Makin Mendekat

Sudah semakin mendekat batas akhir pelaporan SPT Tahunan Pribadi yaitu tanggal 31 Maret 2019, sedangkan bagi WP badan batasnya adalah tanggal 30 April 2019. Seperti yang kita ketahui bahwa jika sampai batas tanggal terakhir, WP belum melapor, Kantor Pajak akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak atas denda keterlambatan lapor sebesar Rp 100 ribu untuk WP Orang Pribadi dan Rp 1 juta ...

Read More »

Mengapa Perlu Memiliki EFIN Pajak?

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara kita, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi negara kita. Itu sebabnya terus dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah pada seluruh masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak. Saat ini Pemerintah sudah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan pajak. Salah satunya adalah memakai sistem Electronic Filing atau e-Filing Pajak. Sesuai dengan makin ...

Read More »

Perlakuan Pajak bagi Pelaku Usaha E-Commerce

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah resmi menerbitkan aturan pajak bagi pelaku usaha berbasis elektronik (e-commerce) atau toko online dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 yang akan berlaku mulai 1 April 2019. Isi dari aturan ini adalah  Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Selain itu dalam aturan ini Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru ...

Read More »

Implikasi Tax Ratio pada Pertumbuhan Indonesia

Belakangan ini kita sering mendengar istilah tax ratio dibicarakan. Hari ini kita akan membahas istilah tax ratio ini yaitu tax revenue to GDP Ratio. Tax ratio merupakan formula untuk mengukur kinerja perpajakan dengan membandingkan antara penerimaan perpajakan dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dalam jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun. Untuk lebih sederhananya PDB merupakan nilai totak keseluruhan barang dan jasa ...

Read More »

Dampak Positif Penurunan Pajak Penghasilan Final pada Pelaku UMKM

Aturan Baru yang diluncurkan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM. Aturan ini timbul karena banyak pelaku UMKM yang merasa bahwa tarif pajak 1% itu masih terlalu tinggi bagi mereka. Pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif PPh Final dari 1 % menjadi 0,5%. Perubahan tarif PPh Final ...

Read More »

Persiapan Keuangan Dalam Menjalankan Bisnis

Hal yang Anda perlukan ketika hendak memulai suatu bisnis adalah melakukan beberapa persiapan khususnya dalam hal persiapan keuangan. Tentulah akan ada risiko yang harus dipertimbangkan ketika Anda memulai suatu bisnis sendiri. Ketika Anda terjun menjadi pengusaha tanpa membuat anggaran atau menabung untuk biaya darurat maka itu bisa menjadi masalah besar bagi Anda. Berikut adalah persiapan keuangan yang perlu Anda lakukan ...

Read More »

PMK No 210/PMK 010/2018, Kemudahan Wajib Pajak Pelaku Usaha Melalui E-Commerce

(Beritadaerah-Nasional) Dengan pertimbangan adanya model transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), pemerintah memandang perlu lebih memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan. Atas pertimbangan tersebut pada 31 Desember 2018, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan ...

Read More »

Genjot PAD, Pemkab Banyuwangi Gandeng Kejaksaan Negeri Dorong Wajib Pajak

(Beritadaerah- Nasional) Pemkab Banyuwangi melakukan upaya lebih tegas untuk mengoptimalkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini. Pemkab menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi untuk mendorong wajip pajak (WP) semakin taat dalam membayar pajak. Perjanjian kerja sama bidang hukum perdata dan tata usaha negara itu ditandatangani Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi Agus Siswanto dan Kepala Kejari (Kajari) Adonis di Kantor ...

Read More »