(Foto : Andreasmandiri.com)
(Foto : Andreasmandiri.com)

Penetapan Sasaran Prioritas Pengentasan kemiskinan ekstrem Oleh Pemda Kabupaten Wonosobo

(Beritadaerah – Wonosobo)  Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan sasaran prioritas penanganan kemiskinan ekstrem untuk lima kecamatan yakni, Mojotengah, Kertek, Kalikajar, Sapuran dan Kepil.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo menyatakan bahwa  lima kecamatan yang  bakal menjadi fokus penanganan kemiskinan ekstrem, sebagai usaha  menurunkan   angka kemiskinan, sekaligus juga  sebagai tindak lanjut dari program Nasional dan Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu  Wonosobo termasuk  sebagai satu di antara 35 kabupaten/kota yang masih memiliki warga dalam kategori miskin ekstrem. “Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan atau setara dengan pendapatan per hari per Kepala Keluarga sebesar Rp11.000,

Di kecamatan tersebut, Andang menyebut masing-masing akan menetapkan lima desa sebagai sasaran prioritas untuk mengidentifikasi penentuan fokus penanganan.

Kecamatan dan desa didorong  untuk melakukan verifikasi dan validasi data rumah tangga miskin yang dinilai patut untuk menjadi tujuan  penanganan kemiskinan ekstrem,

Verifikasi dan validasi data, dilakukan terhadap 927 KK per nama per alamat atau  by name by address bekerjasama dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) serta tenaga Program Keluarga Harapan (PKH).

Selanjutnya, Andang menjelaskan bahwa  Pemkab akan mengijinkan  Pemerintah Desa menaikkan  dana bantuan sosial sesuai data sebenarnya  di lapangan, baik rumah tangga miskin yang sudah masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ataupun yang belum masuk.

Diakui oleh Andang  bahwa, Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan berhadapan dengan tantangan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan mengingat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masih sangat terbatas. “Ini mengharuskan  kita untuk melakukan langkah-langkah yang ekstra, salah satunya Pemerintah Desa harus bisa lebih efektif dan efisien dalam alokasi anggaran dan memprioritaskan pengentasan kemiskinan,”

Terhadap  semua perangkat desa dari 15 kecamatan yang hadir dalam rakor, sekda meminta agar dari hasil rapat tersebut, ada output bukti  nyata berupa komitmen untuk menyelaraskan  prioritas kegiatan pada 2022 yang mensupport pengentasan kemiskinan ekstrem, dan penggunaan DTKS sebagai basis identifikasi dan intervensinya.