(Beritadaerah – Jakarta) Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara pada Kamis, (18/8). Saat rapat tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjito mengatakan pihaknya akan terus mengarahkan kebijakan-kebijakan untuk memastikan stabilitas inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, dan bersama mendorong pertumbuhan ekonomi.
Turut hadir juga dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta sejumlah Menteri lainnya.
“Kebijakan BI lainnya yakni kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pasar uang, kebijakan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan kebijakan ekonomi keuangan syariah masih diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Perry yang dikutip laman Infopublik, Kamis (18/8).
Perry menjelaskan nilai tukar rupiah termasuk mata uang yang paling stabil di dunia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Karenanya, BI terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Adapun langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah tersebut merupakan salah satu bagian dari kebijakan moneter bank sentral yang saat ini memang terus diarahkan kepada stabilisasi.
Selain stabilisasi nilai tukar, pihaknya juga mengelola likuiditas yang cukup dan masih bisa mempertahankan suku bunga acuan dalam level yang rendah yakni 3,5 persen untuk sementara waktu.
Pada kesempatan itu, Perry Warjiyo menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan seluruh para menteri yang bekerja keras, para gubernur, bupati, dan walikota, yang juga bekerja dengan usaha ekstra untuk mengendalikan inflasi.
Menurut Perry, diperlukan langkah bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan nasional, lantaran tidak hanya penting bagi pemulihan ekonomi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan rakyat.
Untuk itu beberapa waktu lalu BI dengan pemerintah pusat dan daerah menginisiasi suatu gerakan di beberapa daerah untuk pengendalian inflasi pangan sejak Agustus 2022. Ditambahkan juga Perry, gerakan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk dapat segera mengatasi tingginya inflasi pangan sehingga menjaga daya beli masyarakat.