(Beritadaerah – Jakarta) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki komitment untuk mempermudah pintu bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan kecil. Selain itu, telah diterapkan harga BBM khusus untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan.
“Koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas intensif dilakukan dan sudah disetujui kebutuhan nelayan 2,2 juta kilo liter,” penjelasan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi pada saat pendampingan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan (PP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat (2/9/2022).
Menghadapu adanya kelangkaan BBM di kalangan nelayan, Zaini mengatakan Pertamina akan mengalokasikan untuk nelayan kecil sesuai kebutuhan dan akan memberikan harga terbaik untuk nelayan.
Sementara untuk industri, beberapa waktu lalu telah ada pertemuan antara perwakilan nelayan Pantura Jawa dengan Kantor Staf Presiden, untuk dicari solusi solar harga khusus untuk industri,
Oleh sebab itu untuk memanfaatkan BBM subsidi, nelayan diwajibkan mendapat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau dinas perikanan setempat dengan persyaratan yang sudah ditentukan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan akan memperjuangkan hak nelayan. Termasuk stok dan harga BBM yang tidak hanya menjadi masalah nelayan Pantura Jawa, yang semua ini untuk mendukung operasional melaut.
Sementara Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah Riswanto berharap agar pemerintah dapat menekan dan menurunkan harga solar khusus industri. Menurutnya harga khusus skala industri sekarang ini dinilai masih membebani pelaku usaha. Dan harga saat ini tidak sama dengan harga ikan. Apalagi kalau musim paceklik justru akan semakin membuat nelayan kesulitan.
Pada rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI tersebut, selain permasalahan BBM, juga dibahas tentang sedimentasi dan penumpukan kapal perikanan di kolam PP Tegalsari, perizinan usaha serta kebijakan penangkapan ikan terukur.
Pada kunjungan kerja tersebut yang hadir antara lain Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Adin Nur Awaludin, Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal Sri Primawati Indraswari, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Fendiawan Tiskiantoro.
Dalam banyak kesempatan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KKP akan selalu hadir untuk nelayan. Salah satunya akan mendukung dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan.