(Beritadaerah – Tangerang) Setelah berlangsung selama tiga hari, pameran Apkasi Otonomi Expo 2023 resmi ditutup oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Hall 3 ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Sabtu (22/07/2023). Menteri Bahlil pun memuji kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini sebagai upaya dalam rangka mendorong terciptanya kawasan pertumbuhan ekonomi baru.
“Saya harus mengapresiasi secara sunguh-sungguh terhadap kegiatan ini, karena Apkasi telah melakukan transformasi tidak hanya pada konteks pelayanan publik dalam perspektif administrasi yang lazim dan secara kontinyu pelayanan lakukan di daerah, tetapi Apkasi sudah mulai memikirkan tentang bagaimana pengembangan ekonomi wilayah dalam konteks menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya Menteri Bahlil yang disambut dengan tepuk tangan meriah.
Dalam kesempatan memberikan sambutan penutupan, Bahlil juga menyampaikan perkembangan investasi, di mana pertumbuhan investasi dari tahun ke tahun semakin baik. Dimana pada 2022 realisasi investasi dari target Presiden yang mencanangkan Rp 1.200 triliun kita berhasil mencapai 1.207 triliun, sedangkan pada tahun 2021 realisasi hanya Rp 900 triliun.
Bahlil melanjutkan, “Pak Presiden memerintahkan kepada kita di 2023 realisasi investasi sebesar 1.400 triliun, karena ini sebagai syarat pertumbuhan ekonomi kita bisa terjaga di atas 5%. Angka investasi ini di luar hulu migas dan di luar sektor keuangan. Alhamdulillah sampai hari ini sudah tercatat mencapai Rp. 678,6 triliun atau 58,5%.”
Bahlil juga menjelaskan, sejak Indonesia merdeka hingga 2020 kwartal ketiga investasi di luar Pulau Jawa itu sedikit, selalu di Pulau Jawa yang paling banyak. Bahlil bercerita Presiden menyuruhnya, “Mas Bahlil, ndak boleh membangun Indonesia itu Jawa Sentris, harus Indonesia Sentris, maka saya rubah kebijakan sejak 2020 kwartal ketiga sampai 2023 kwartal kedua, alhamdulillah investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang yang di Pulau Jawa, sekarang sudah 53%.”
Ia pun buru-buru menerangkan bahwa realisasi angka ini bukan semata karena ia orang Papua, tapi memang harus ada afirmatif. “Tidak bisa kita orang daerah ini disamakan baselinenya dengan yang di Jakarta atau di Jawa. Infrastuktur dan SDM mereka udah maju duluan, kalau insentifnya diberikan sama, maka disitulah ketidakadilan antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Maka saya rubah kebijakan itu dan saya katakan kepada bapak presiden kalau bapak cinta rakyat dari Aceh hingga Papua, maka perlakukan wilayah-wilayah itu juga harus didasari keunggulan komparatif, kelebihan dan kekeurang dari daerah lain,” imbuhnya.
Sekarang ini, lanjut Bahlil, sudah terjadi perubahan karena ia meyakini bahwa investasi itu adalah instrumen untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi para bupati di daerah masing-masing. “Kalau hanya berharap dari Dana Anggaran Umum itu berapa sih, DAU sudah diploting untuk kesehatan untuk desa dan uusan lainnya, sehingga ruang fiskal bupati makin sempit. Sehingga perlu dibangun PAD-nya yang kuat, PAD yang kuat hanya satu syaratnya, yakni investasi harus diurus dengan baik, ini kuncinya,” tegasnya.
Terkait arah kebijakan investasi ke depan, lanjut Bahlil, selain sektor jasa dan pariwisata pihaknya akan menjadikan skala prioritas utama, yakni di sektor hilirisasi. “Hilirisasi ini adalah bentuk kedaulatan negara, hilirisasi ini tidak hanya dalam konteks meningkatkan nilai tambah, tapi hilirisasi adalah sebagai bentuk independensi kedaulatan negara,” katanya bersemangat.