(Beritadaerah-Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dirancang sebagai langkah transisi guna mempersiapkan pemerintahan Presiden terpilih yang akan mulai menjabat pada Oktober 2024. Ia menjelaskan bahwa RAPBN 2025 perlu dikelola dengan hati-hati agar mampu menjadi penyangga terhadap berbagai guncangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, sambil memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Sri Mulyani mengingatkan bahwa ekonomi global diperkirakan akan tetap stagnan, dengan berbagai risiko dan ketidakpastian yang muncul dari tingginya suku bunga, eskalasi konflik geopolitik, peningkatan ketegangan perang dagang, serta risiko struktural lainnya seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan isu demografi. Namun demikian, ia mencatat bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan global, ekonomi Indonesia tetap stabil, dengan peningkatan kesejahteraan yang terlihat dari penurunan angka pengangguran dan kemiskinan dalam dekade terakhir.
Menkeu menekankan pentingnya menjaga kebijakan fiskal 2025 agar tetap sehat dan mampu mendukung program-program prioritas secara efektif. Menurutnya, RAPBN 2025 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi di angka 2,5%, dan defisit anggaran sekitar 2,53% dari PDB. Penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp2.996,9 triliun, sementara belanja negara dianggarkan sebesar Rp3.613,1 triliun, dengan fokus pada efisiensi belanja, peningkatan produktivitas, dan perlindungan yang tepat sasaran.
Sri Mulyani juga menggambarkan visi jangka panjang Indonesia menuju tahun 2045, di mana negara ini diharapkan mencapai status negara berpenghasilan tinggi, dengan populasi sekitar 324 juta jiwa, 65% di antaranya adalah usia produktif, dan 70% merupakan kelas menengah. Untuk mencapai visi ini, ia menekankan perlunya menciptakan nilai tambah di setiap sektor, termasuk manufaktur, pertanian, dan jasa.
RAPBN 2025 dirancang untuk mendukung transisi politik secara mulus dan efektif, sambil tetap berfokus pada tema keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi yang telah menjadi arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih. APBN akan terus menjadi instrumen yang responsif terhadap tantangan, baik sebagai penyangga terhadap guncangan maupun sebagai alat kontra-siklus, dengan tetap menjaga kredibilitas, akuntabilitas, kesehatan, dan keberlanjutannya.