(Beritadaerah-Jakarta) Dalam mempersiapkan Indonesia untuk mencapai Visi 2045, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menekankan bahwa negara perlu terus meningkatkan investasi pada sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang merupakan anggaran transisi, akan berfokus pada program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM.
Program tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan energi. Peningkatan produktivitas, yang didorong oleh SDM yang lebih terampil melalui pendidikan yang lebih baik, menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Selain itu, revitalisasi industri dan hilirisasi yang berjalan selaras dengan posisi strategis geopolitik Indonesia juga dianggap penting.
Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada 27 Agustus 2024, Menkeu menjelaskan bahwa Indonesia saat ini berada di posisi yang cukup baik untuk menjaga daya saing dan melanjutkan reformasi struktural. Reformasi ini bertujuan agar komposisi ekonomi tetap kuat dan tangguh, dalam upaya menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.
Mengenai penyusunan APBN 2025, Menkeu menyampaikan bahwa koordinasi dan komunikasi dengan presiden terpilih terus dilakukan untuk menentukan prioritas utama yang akan diimplementasikan. Beberapa prioritas baru akan mendapatkan perhatian khusus, sementara program-program yang sudah berjalan tetap akan dilanjutkan, sesuai dengan total pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Sektor pendidikan akan mendapatkan alokasi sebesar Rp722,6 triliun. Selain melanjutkan program-program yang sudah ada, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan beasiswa melalui LPDP, dana ini juga akan digunakan untuk program-program baru. Program-program tersebut mencakup pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan, serta pelaksanaan program link and match untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Di sektor perlindungan sosial, anggaran sebesar Rp504,7 triliun akan dialokasikan untuk melanjutkan program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, PIP, dan KIP Kuliah. Selain itu, sinergi dengan kartu kesejahteraan juga akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan sosial. Penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat mulai diterapkan untuk menghadapi demografi yang semakin menua, serta upaya graduasi dari kemiskinan juga menjadi fokus utama.
Anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun akan difokuskan pada infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan dan kemandirian pangan, seperti pembangunan jaringan irigasi, bendungan, dan sekolah unggulan. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi dan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sektor kesehatan akan mendapatkan alokasi sebesar Rp197,8 triliun, yang akan digunakan untuk upaya promotif dan preventif dalam penurunan stunting dan kasus TBC. Pembangunan rumah sakit berkualitas akan terus dilanjutkan, dan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui penerima bantuan iuran (PBI) juga akan diperkuat.
Ketahanan pangan akan didukung dengan anggaran sebesar Rp124,4 triliun, yang akan digunakan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, pembukaan lahan pangan baru dengan dukungan irigasi dan bendungan, pembangunan lumbung pangan, serta peningkatan akses pembiayaan bagi petani untuk menciptakan cadangan pangan nasional.
Sektor hukum dan pertahanan akan mendapatkan anggaran sebesar Rp372,3 triliun, yang digunakan untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), peningkatan daya tahan digital dari ancaman siber, serta dukungan terhadap industri strategis dan operasional hukum serta pertahanan keamanan.