(Beritadaerah-Yogyakarta) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan urgensi pemerataan pembangunan bendungan di seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air. Upaya ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan program Asta-Cita dan mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil, terutama bagi daerah yang masih minim infrastruktur.
Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, menyampaikan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2028, sejalan dengan penerapan energi baru terbarukan (EBT) dan peningkatan indeks ketahanan air nasional menjadi 200 meter kubik (m³)/kapita/tahun.
“Pembangunan bendungan secara merata adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan penyediaan air irigasi, mendukung ketahanan pangan, pengembangan energi terbarukan, serta memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat,” ujar Diana dalam Rapat Tahunan Indonesian National Committee on Large Dams (INACOLD) 2024 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada (GIK UGM), Sleman, Sabtu (16/11/2024).
Saat ini, Indonesia memiliki 259 bendungan yang mampu melayani lahan irigasi seluas 1,27 juta hektare, menyediakan energi listrik 15.628 megawatt (MW), dan memenuhi kebutuhan air 59,6 m³/kapita/tahun. Pemerintah berencana menyelesaikan pembangunan 61 bendungan dalam periode 2015–2025, serta merancang 11 bendungan tambahan untuk memperkuat distribusi infrastruktur tersebut.
Meski demikian, ketimpangan distribusi bendungan masih menjadi tantangan. Wilayah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur telah memenuhi target ketahanan air di atas 120 m³/kapita/tahun, sementara daerah seperti Kalimantan masih memerlukan pengembangan infrastruktur serupa.
Diana menegaskan bahwa pemerataan pembangunan bendungan akan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat energi terbarukan, dan memastikan ketersediaan air di seluruh wilayah Indonesia. “Kami mengajak seluruh pihak, termasuk INACOLD dan pemangku kepentingan lain, untuk berkolaborasi demi terciptanya pemerataan pembangunan bendungan, terutama di wilayah yang selama ini terabaikan,” imbuhnya.
Acara ini juga dihadiri oleh pejabat dari berbagai instansi, seperti Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono, Penjabat Bupati Sleman Kusno Wibowo, dan Wakil Rektor UGM Arief Setiawan Budi Nugroho. Ketua Umum KNI-BB, Adenan Rasyid, turut menyampaikan dukungan terhadap langkah ini.
Pemerintah berharap, melalui sinergi yang kuat, pembangunan bendungan dapat menciptakan fondasi yang kokoh bagi ketahanan pangan, energi, dan air, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa depan.