(Beritadaerah-Jakarta) Dalam tonggak sejarah baru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), serta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLH) resmi meluncurkan perdagangan internasional perdana unit karbon Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada Senin (20/1/2025) di Main Hall BEI.
Momentum ini disebut sebagai pencapaian terbesar dalam sejarah perdagangan karbon nasional.
Peresmian ini dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif OJK Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, serta Direktur Utama BEI sekaligus Penyelenggara IDXCarbon, Iman Rachman.
Turut hadir pula perwakilan negara sahabat, anggota Komisi XII DPR RI, pimpinan kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta asosiasi terkait. Acara ini menjadi pintu gerbang kolaborasi untuk mengimplementasikan perdagangan karbon luar negeri yang resmi dimulai hari ini.
**Komitmen Pasca-COP 29**
Penyelenggaraan perdagangan karbon internasional ini merupakan langkah konkret Indonesia dalam menjalankan hasil COP 29 serta Artikel 6 Perjanjian Paris. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa upaya ini juga ditujukan untuk memperkuat 2nd Nationally Determined Contribution (NDC) yang akan diserahkan paling lambat pada 10 Februari 2025.
Pemerintah telah memperkuat elemen-elemen penting ekosistem karbon, yaitu:
1. Sistem Registri Nasional (SRN).
2. Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV).
3. Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).
4. Otorisasi dan Corresponding Adjustment (CA) untuk perdagangan karbon luar negeri.
“Melalui elemen-elemen ini, Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) Indonesia dipastikan memiliki integritas tinggi,” tegas Hanif.
**1,78 Juta Ton CO2e Siap Diperdagangkan**
Indonesia telah mengotorisasi 1.780.000 ton CO2e untuk diperdagangkan. Unit karbon ini berasal dari proyek energi, termasuk PLTGU Priok Blok 4, PLTGU Grati Blok 2, PLTM Gunung Wugul, PLTGU PJB Muara Karang Blok 3, dan PLN NP UP Muara Tawar Blok 2.
Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) yang dikelola KLH/BPLH telah diintegrasikan dengan sistem perdagangan IDXCarbon, yang berada di bawah pengawasan OJK.
“Pemerintah menjamin sertifikat yang diterbitkan untuk perdagangan karbon luar negeri bebas dari double accounting, double payment, dan double claim,” kata Hanif.
**Apresiasi dan Harapan**
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengapresiasi koordinasi cepat antar-kementerian, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, dalam mewujudkan perdagangan karbon internasional.
“Kami juga mengucapkan selamat atas kepemimpinan pemerintah Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang dalam tiga bulan berhasil membuka peluang bursa karbon untuk memperkuat ekonomi nasional,” ungkap Mahendra.
Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, IDXCarbon telah mencatatkan pertumbuhan signifikan. Hingga akhir 2024, peserta terdaftar mencapai 100 partisipan, melonjak dari 16 peserta pada peluncuran awal. Total satu juta ton unit karbon telah diperdagangkan.
**Soliditas Sistem IDXCarbon**
Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menekankan bahwa IDXCarbon telah mengintegrasikan praktik terbaik dunia dalam perdagangan karbon, mencakup kuota emisi (allowance) dan kredit karbon (carbon credit). Sistem ini mendukung perdagangan teknis batas emisi dan SPE-GRK secara internasional maupun domestik.
“Perdagangan perdana hari ini menunjukkan kesiapan dan kelengkapan sistem IDXCarbon,” ujar Iman.
Keberhasilan ini diyakini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari negara, industri, institusi keuangan, hingga filantropi. Pada akhirnya, perdagangan karbon merupakan aksi kolektif yang tak terpisahkan antar-stakeholder.