(Beritadaerah – Kalimantan Utara) Pelabuhan Malundung di Tarakan yang merupakan pintu gerbang perekonomian Kalimantan Utara (Kaltara), terus dibenahi antara lain dengan menambahkan fasilitas seperti alat bongkar muat peti kemas. Pemerintah Daerah Tarakan Kalimantan Utara tengah berbenah dan mempersiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki salah satu pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan percontohan (Pilot Project) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan.
Di Kota Tarakan terdapat empat pelabuhan utama, antara lain Pelabuhan Tengkayu I, Pelabuhan Tengkayu II, Pelabuhan Malundung dan Pelabuhan Juwata Laut. Pelabuhan di Tarakan melayani transportasi laut ke Jawa dan Sulawesi, namun ada juga yang melayani transportasi laut dengan tujuan wilayah lain di Kalimantan Utara dan Tawau, Sabah, Malaysia.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tarakan, Agus Sularto menjabarkan langkah strategis yang dilakukan meliputi sosialisasi penggunaan tiket online, sterilisasi pelabuhan, perketat keamanan dengan menggunakan mesin X-Ray di terminal penumpang, dan kepastian setiap awak kapal bersertifikat standar keselamatan serta penegakan hukum (law enforcement).
“Peralatan X Ray baru ditempatkan di terminal penumpang Tarakan. Kami telah berkoordinasi dengan PT Pelindo IV untuk segera memasang gate in system yang terintegrasi dengan pemindaian boarding pass penumpang sebelum masuk ke area steril,” ujar Agus.
Selain itu, sosialisasi dan berkoordinasi dengan para stakeholder dilakukan secara intensif diantaranya terkait penerapan e-ticketing. Menurut Agus, dengan adanya peralatan e-ticketing, toll gate, x-ray dan lainnya maka perlu dilakukan perubahan tata letak agar lebih strategis penempatannya.
“Sosialisasi penertiban di Pelabuhan Tarakan bisa dilaksanakan dalam waktu enam bulan atau setahun, sebab dalam memberikan pemahaman dengan adanya peralatan baru di pelabuhan itu tidak gampang karena masyarakat masih berpedoman dengan kearifan lokal atau budaya dan kebiasaan,” kata Agus.
Selain memberikan sosialisasi, juga memberikan dorongan dan dukungan sekaligus teguran bila terdapat operator yang tidak kooperatif. “Penerapan ini sudah mutlak harus dilaksanakan, bagi operator yang tidak mengikuti prosedur, tidak dapat beroperasi di Pelabuhan,” tegas Agus.
Perlu diketahui, pelabuhan pilot project penertiban dan penegakan hukum di bidang pelayaran lainnya adalah Pelabuhan Muara Angke, Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Murhum Baubau dan Pelabuhan Tulehu Ambon.
Emy T/Journalist/BD
Editor : Agus Purba