(Beritadaerah-Kolom) Pengembangan saluran transmisi dan gardu induk secara umum direncanakan untuk memperoleh evakuasi pembangkitan ke pusat kebutuhan beban, mengatasi kondisi kerawanan sistem, mendukung target penjualan energi listrik, mengatasi bottleneck, meningkatkan keandalan dan fleksibilitas operasi sistem.
Proyek transmisi pada dasarnya dilaksanakan oleh PLN, sedangkan transmisi terkait dengan pembangkit milik IPP dilaksanakan oleh pengembang IPP sesuai dengan dokumen Request for Proposal (RFP). Namun demikian, terbuka opsi proyek transmisi untuk juga dapat dilaksanakan oleh swasta dengan skema bisnis tertentu, misalnya build operate transfer (BOT) atau build lease transfer (BLT), ataupun power wheeling. Opsi lain power wheeling bertujuan antara lain agar aset jaringan transmisi dan distribusi sebagai salah satu aset bangsa dapat dimanfaatkan secara optimal, peningkatan utilisasi jaringan transmisi atau distribusi sebagai salah satu bentuk efisiensi pada lingkup nasional, mempercepat tambahan kapasitas pembangkit nasional untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional selama memenuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku. Opsi tersebut dibuka atas dasar pertimbangan keterbatasan kemampuan pendanaan investasi PLN dan pertimbangan perusahaan swasta dapat lebih fleksibel dalam hal mengurus perizinan.
Pemerintah menghendaki adanya akselerasi pengembangan transmisi baik untuk interkoneksi antar sistem ketenagalistrikan maupun untuk interkoneksi antar pulau, sesuai dengan program dan kebijakan pemerintah. Pengoperasian dan pemeliharaan proyek transmisi yang dilaksanakan dengan skema BOT maupun BLT akan dilakukan oleh PLN, sesuai dengan dispatch order dari transmission system operator (TSO). Aset transmisi akan diserahkan kepada PLN setelah berakhir masa sewa.
Secara umum pembiayaan BOT tidak termasuk ke dalam investasi swasta, melainkan berupa pengalihan pembiayaan/pembangunan/operasional yang pada akhirnya akan dibayar oleh PLN dan penguasaan fisik maupun hukum beralih melalui proses transfer. Pengalihan risiko-risiko yang sebelumnya ditanggung PLN dialihkan kepada pihak swasta untuk memanfaatkan efisiensi yang dimiliki (dibanding dikerjakan sendiri oleh pihak pemilik proyek infrastruktur/PLN). Dengan skema BOT, dimungkinkan pembayaran sewa berdasarkan pada jumlah aliran listrik pada tranmisi dengan minimum payment kepada pihak swasta (skema toll fee).
Dalam skema BLT (Bangun, Sewa Beli dan Alih Milik), pihak swasta membangun proyek infrastruktur termasuk menanggung pembiayaannya. Setelah pembangunan proyek selesai, fasilitas tersebut disewakan kepada PLN dalam bentuk sewa beli sesuai jangka waktu yang disepakati. Pada akhir Perjanjian Kerjasama, fasilitas infrastruktur tersebut diserahkan kepada PLN. Pada skema BLT, pihak swasta mendanai dan membangunan prasarana dan setelah selesai dibangun, prasarana tersebut diserahkan kepada PLN untuk dioperasikan dengan cara sewa. Selanjutnya PLN akan membayar biaya investasi yang telah dikeluarkan.
Sejalan dengan kebijakan pengembangan pembangkitan untuk mentransfer energi listrik dari wilayah yang mempunyai sumber energi primer yang banyak ke wilayah lain yang sumber energi primernya terbatas. Maka di Sistem Sumatera yang pada saat ini tengah berkembang pesat memerlukan jaringan interkoneksi utama (backbone) yang kuat, mengingat jarak geografis yang jauh. Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, dalam RUPTL ini direncanakan pembangunan jaringan interkoneksi dengan tegangan 275 kV pada tahap awal di koridor barat Sumatera, sedangkan tegangan 500 kV direncanakan di koridor timur Sumatera.
Demikian juga untuk kondisi di Kalimantan, seiring dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur yang terletak jauh dari sumber energi primer hidro di Kalimantan Utara, maka direncanakan pembangunan jaringan transmisi 500 kV untuk mengevakuasi daya dari PLTA di Kalimantan Utara ke pusat beban di Kalimantan Timur.
Perencanaan transmisi memerlukan persiapan yang lebih panjang mengingat kebutuhan tanah mencakup wilayah yang luas. Mengingat banyaknya kendala dalam proses pembebasan tanah serta fungsi transmisi sebagai infrastruktur dari sistem tenaga listrik maka framework perencanaan kapasitas transmisi harus melihat waktu yang lebih panjang dari jangka waktu RUPTL, yaitu sekitar 30 tahun.
Pada jaringan yang memasok kota besar dapat direncanakan looping antar sub- sistem dengan pola operasi terpisah untuk meningkatkan keandalan pasokan. Perluasan jaringan transmisi dari grid yang telah ada untuk menjangkau sistem isolated yang masih dilayani PLTD BBM dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan teknis.
Penentuan lokasi GI dilakukan dengan mempertimbangkan keekonomian biaya pembangunan fasilitas sistem transmisi tegangan tinggi, biaya pembebasan tanah, biaya pembangunan fasilitas sistem distribusi tegangan menengah dan harus disepakati bersama oleh unit pengelola sistem distribusi dan unit pengelola sistem transmisi.
Pemilihan teknologi seperti jenis menara transmisi, penggunaan tiang, jenis saluran (saluran udara, kabel bawah tanah, kabel laut) dan perlengkapannya (pemutus, pengukuran dan proteksi) mempertimbangkan aspek keekonomian jangka panjang, dan pencapaian tingkat mutu pelayanan yang lebih baik, dengan memenuhi standar nasional (SNI, SPLN) atau standar internasional yang berlaku.
Perencanaan transmisi diindikasikan menggunakan konduktor jenis konvensional yang menunjukkan sebagai perencanaan kapasitas. Dalam hal terjadi perubahan-perubahan di lapangan yang diakibatkan oleh kondisi teknis, sangat dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan syarat tetap memperhatikan faktor keekonomian transmisi tersebut.
Untuk meningkatkan pelayanan dan mengantisipasi kebutuhan tenaga listrik yang semakin besar di kabupaten-kabupaten yang tersebar dan belum dilayani dari jaringan tegangan tinggi, terdapat rencana pembangunan GI baru di beberapa kabupaten dalam RUPTL PLN 2021-2030. Perencanaan GI baru tersebut tetap mempertimbangkan kelayakan teknis dan ekonomis.
Dengan banyaknya pengajuan pembangkit EBT skala kecil dari pengembang yang akan terhubung pada sistem transmisi, maka diperlukan antisipasi dalam pengembangan sistem transmisi dengan memperhatikan pedoman penyambungan yang tertuang dalam Aturan Jaringan Tenaga Listrik yang berlaku pada sistem setempat.
Pembangunan interkoneksi sistem tenaga listrik khususnya antar sistem atau antar pulau membutuhkan kajian komprehensif untuk mendapatkan manfaat interkoneksi dan kajian enjiniring. Manfaat interkoneksi antara lain:
- Peningkatan keandalan dan optimalisasi cadangan sistem.
- Trade-off dengan pembangunan pembangkit baru.
- Peningkatan faktor beban dan antisipasi keragaman beban, khususnya sistem dengan keragaman pola beban.
- Penurunan biaya operasi, optimalisasi reserve margin sistem dan optimalisasi jadwal pemeliharaan pembangkit.
- Pemanfaatan sumber energi dari berbagai lokasi yang berbeda, untuk mendapatkan manfaat keragaman energi, sustainability, dan penurunan dampak lingkungan.
- Economic exchange antar sistem tenaga listrik.
Sedangkan berdasarkan teknologi interkoneksi, perkembangan teknologi sudah memungkinkan interkoneksi untuk diprogramkan. Saat ini sistem Alternating Current (AC) telah memasuki era level tegangan Ultra High Voltage (UHV), yaitu sistem transmisi dengan tegangan di atas 765 kV. Di beberapa negara bahkan sudah mencapai 1000 kV. UHV pada sistem umumnya berperan sebagai backbone sistem atau transfer energi skala besar untuk menjaga kestabilan sistem dan penurunan losses teknis. Pada teknologi Direct Current (DC), saat ini telah dimanfaatkan dalam rangka transfer energi skala besar, karena sistem tersebut lebih baik dari sisi kestabilan sistem serta mengurangi efek negatif transfer energi skala besar jika menggunakan sistem AC. Perkembangan teknologi High Voltage Direct Current (HVDC) saat ini khususnya terkait teknologi converter dibagi menjadi dua yaitu Line-commutated Converter (LCC) yang telah lebih dahulu dikenal dan Voltage Sourced Converter (VSC) yang saat ini terus dikembangkan baik kapasitas maupun level tegangannya.