(Beritadaerah – Banjarbaru) Sejumlah pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya pada bidang konektivitas dan permukiman. Hal ini disampaikan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha saat Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (16/6).
Dalam kunker ini diikuti oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan Syauqi Kamal, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Davis S. Hamid, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin Fikri Abdurrachman, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan Husnan Tajrie, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Hujurat, Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat I Dwi Setiawan dan Auditor Ahli Muda Inspektorat III Kintoko Ariwibowo.
Bina Marga telah merencanakan pembangunan jalan dari Bandara Syamsuddin Noor menuju Jalan Nasional di Kota Banjarmasain. Penanganan konstruksi akan dilakukan sepanjang 2,78 km yang terdiri dari empat lajur. Hadirnya jalan akses bandara ini akan meningkatkan aksesbilitas daerah-daerah di kawasan bandara terhadap pusat-pusat pelayanan kegiatan kawasan sehingga dapat mengembangkan potensi ekonomi daerah.
“Karena status jalan belum ada, apakah jalan provinsi, kabupaten/kota, atau nasional. Komisi V DPR RI berharap ini pembangunan bisa ditangani oleh Kementerian PUPR menjadi Jalan Nasional” kata Syaifullah Tamliha yang dikutip laman PU, Jumat (17/6).
Sementara itu, Direktur Pembangunan Jalan Satrio Sugeng Prayitno berharap adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat agar pembebasan lahan dapat berjalan dengan baik. “Kendalanya terdapat proses pembebasan lahan yang kurang smooth, artinya ada penolakan atau ketidaksepakatan dari sekian persil yang masuk konsinyasi, ini tidak bisa langsung kami gusur. Harapannya dari pihak pemda dapat mengajak masyarakat agar lebih korperatif, jadi proses ini dapat diluruskan” jelasnya.
Di bidang permukiman, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya telah merampungkan penataan Kawasan Religi Sekumpul tahap pertama yang berlokasi di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Kegiatan penataan telah dilaksanakan sejak Tahun 2021 dan selesai pada Tahun 2022 yang meliputi pekerjaan Gerbang Kawasan 1 dan 2, Pedestrian dan Drainase, Street Furniture, Jembatan Pedestrian, Shopping Arcade, Gardu Multifungsi, dan Ruang Terbuka Hijau. Menindaklanjuti penataan kawasan yang berpotensi menjadi wisata religi bertaraf dunia ini, Kementerian PUPR telah mengusulkan untuk melanjutkan penataan tahap kedua pada Tahun 2023.
Sedangkan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Wahyu Kusumosusanto mengatakan usulan tahap kedua sudah kami usulkan kepada Pak Menteri PUPR, untuk penataan tahap satu ini sudah selesai, selanjutnya tahap kedua apakah bisa dilakukan pada Tahun 2023. Kalau terkait desain penataan kawasan itu semuanya kita konsultasikan ke Pemkab Banjar. Kita tentu berdiskusi dengan pihak terkait dan tetap menjalankan kaidah serta SOP yang telah ditentukan.