(Beritadaerah – Infodaerah) Kerjasama berbagai pihak baik dari pemerintah maupun non pemerintah, adalah langkah tepat untuk menanggulangi kemiskinan.
Hal ini disuarakan oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, pada waktu kegiatan Laboratorium Kebijakan Analisis Dampak Program Penanganan RTLH sebagai Usaha Penanggulangan Kemiskinan, di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jateng, Rabu (20/7/2022).
Dijelaskan bahwa adanya penurunan kemiskinan di Jateng hingga Maret 2022, merupakan hasil Kerjasama antara pemerintah dan sektor non pemerintah, seperti kalangan industri dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta pihak terkait lainnya. Dengan menurunnya kemiskinan di Jateng yang mencapai 102,57 ribu orang dari 3,93 juta orang, diharapkan menjadi suatu kekuatan yang memberim semangat semua pihak untuk lebih mempercepat penanganan kemiskinan di Jateng.
Karena kemiskinan di Jateng masih menjadi permasalahan yang harus terus ditangani bersama secara konsisten , dan masalah kemiskinan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
Sumarno menambahkan program rehab RTLH merupakan sebagian kecil dari usaha rencana Pemprov Jateng dalam menanggulangi kemiskinan. Karena dalam mengatasi kemiskinan, banyak persoalan yang lebih penting. Di antaranya bagaimana upaya meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih memiliki daya upaya , sehingga mampu memperoleh pendapatan ekonomi.
Pada 2022 dan 2023, pihaknya akan lebih meningkatkan Kerjasama dalam program rehab RTLH, bersinergi dengan beragam program lain. Sehingga tidak hanya mengenai pemugaran RTLH, tetapi juga menyangkut penyediaan air bersih, listrik, persoalan sanitasi, dan sebagainya. Terlebih kemiskinan juga terkait dengan stunting, putus sekolah, perlindungan perempuan dan anak, serta lainnya.
“Untuk tahun 2022 dan 2023, (rehab) RTLH akan lebih komprehensif dari semua unsur. Karena hamper semua masalah kemiskinan berada di wilayah desa, maka sasaran program lebih banyak di desa-desa. Dan berbicara tentang kemiskinan, maka kita juga akan menggaris bawahi tentang stunting maupun anak putus sekolah.
Oleh sebab itu , untuk menuntaskan persoalan-persoalan tersebut, Sekda meminta semua pihak dan semua lapisan untuk bersama-sama merumuskan sasaran yang sama, termasuk semua organisasi perangkat daerah yang ikut serta dalam pelaksanaan program. Sehingga pelaksanaan program akan lebih efektif dan efisien, tidak berbenturan, dan lebih maksimal.
Untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan, Pemprov Jateng juga memaksimalkan berbagai sumber pendanaan. Pihaknya bukan saja APBD pemerintah provinsi, tetapi APBD pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat, melainkan juga menggali potensi dari kalangan industri melalui dana CSR, Baznas, dan sebagainya.
Dengan mengevaluasi dan menganalisis apa yang telah dilakukan Pemprov Jateng, diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan, bagaimana kita menangani kemiskinan di Jateng jauh menjadi lebih efektif dan efisien, serta mengalami penurunan yang cepat.