(Beritadaerah-Nasional) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) / Pelindo dan Konsorsium Indonesia Investment Authority (INA) resmi menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan Belawan New Container Terminal (BNCT) kemarin (24/8) di Kantor Kementerian BUMN. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, Hadiyanto, Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, dan Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab (UEA), H.E. Husin Bagis, hadir menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian.
Adapun penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, dan Ketua Dewan Direktur INA, Ridha Wirakusumah. Kerja sama pengelolaan BNCT ini bertujuan untuk mentransformasi Belawan melalui peningkatan kapasitas terminal, direct call, serta konektivitas terminal dan pelabuhan kecil dengan Terminal BNCT, juga pengembangan kawasan industri di sekitar pelabuhan.
Ketua Dewan Pengawas INA, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, “Saya menyambut baik kerja sama Pelindo dengan Konsorsium INA pada Pelabuhan Belawan sebagai milestone awal peran dan kontribusi INA dalam bidang ini. Sebagai negara kepulauan, perbaikan konektivitas antarpulau, sebagai salah satu bentuk transformasi struktural, melalui pembangunan pelabuhan yang efisien dan modern menjadi sangat penting.”
INA didirikan sebagai salah satu alternatif pembiayaan jangka panjang berbasis ekuitas untuk pembangunan Indonesia, terutama dalam upaya melakukan berbagai transformasi struktural untuk mencapai visi Indonesia maju. Saya sangat berharap kerja sama ini dapat dilakukan hingga tuntas, bahkan terus berlanjut dan memiliki dampak bola salju (snowball effect) yang luas pada inisiatif strategis lain, demikian ditambahkan Sri Mulyani.
Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, mengapresiasi adanya Master Agreement Kerja Sama Investasi dan Pengoperasian Belawan New Container Terminal, Ini merupakan milestone yang penting, tidak hanya bagi INA tetapi juga Pelindo dan DP World sebagai partner investasi dari Uni Emirat Arab.
“Ini merupakan effort Presiden Jokowi untuk membangun global connection dan global relationship yang dalam konteks ini adalah Uni Emirat Arab. Kita menjadi sahabat dengan Emirat yang diharapkan akan menjadi partner investasi kita, partner ekonomi kita di berbagai sektor dan terus mendukung industri transportasi, infrastruktur, maupun juga investasi kita ke depan,” ujar Kartika dalam sambutannya.
Kartika berharap, transaksi dalam perjanjian tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir tahun. “Yang paling penting dalam transaksi yang penting ini tentunya segala perjanjian yang ada benar-benar dituangkan dengan baik dengan tata kelola yang baik dan memastikan ke depan, kerja sama ini benar-benar menguntungkan kedua belah pihak. Dan mencapai cita-cita untuk menjadikan Belawan sebagai transportation hub dan menjadi maritime hub di Kawasan Asia Tenggara,” tandasnya.
Peran Pelabuhan Belawan selama ini hanyalah sebagai feeder (pengumpan trafik barang) pelabuhan-pelabuhan besar lain di sekitarnya (Port of Singapore, Tanjung Pelepas, dan Port Klang).
Melalui kerja sama pengelolaan antara Pelindo dan Konsorsium INA, kapasitas BNCT yang saat ini tercatat sebesar 600 ribu TEUs, akan meningkat hingga dua setengah kali lipat menjadi 1,4 juta TEUs dalam enam tahun ke depan. Kenaikan tersebut pun akan memantapkan posisi Pelabuhan Belawan sebagai salah satu main gateway (gerbang utama) lalu lintas logistik di Selat Malaka.
Untuk semakin mewujudkan peran Pelabuhan Belawan sebagai salah satu gateway logistik di Selat Malaka, BNCT akan menjadi pusat koneksi terminal dan pelabuhan kecil lain di Pulau Sumatera bagian utara. BNCT pun akan memordenisasi infrastruktur maritim, termasuk efisiensi manajemen dengan kawasan industri serta lalu lintas truk menuju/dari pelabuhan.
Pengelolaan BNCT merupakan salah satu implementasi perjanjian aliansi strategis senilai 7,5 miliar dollar Amerika antara INA dan DP World untuk meningkatkan kualitas layanan maritim dan logistik di Indonesia. Kerja sama antara INA dan DP World bertujuan meningkatkan kualitas pengoperasian pelabuhan, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing Indonesia.
Skema KPBU Menjadi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur