(Berita Daerah – Tegal) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki komitmen untuk terus mendukung akan nelayan dengan mempermudah akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan kecil. Sedangkan untuk skala industri, telah diterapkan harga BBM khusus untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan. “ M. Zaini Hanafi pada saat pendampingan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan (PP) Tegalsari, mengatakan
KKP Melakukan kordinasi antara Pertamina dan BPH Migas yang intensif dilakukan dan sudah disetujui kebutuhan nelayan 2,2 juta kilo liter,”.
Dalam hal kelangkaan BBM di kalangan nelayan, Zaini mengatakan Pertamina akan memenuhi kuota untuk nelayan kecil sesuai kebutuhan. Begitu pula dengan isu kenaikan harga BBM, KKP akan terus mengupayakan agar Pertamina memberikan harga terbaik untuk nelayan.Zaini menyampaikan “Sementara untuk industri, beberapa waktu lalu telah ada pertemuan antara perwakilan nelayan Pantura Jawa dengan Kantor Staf Presiden. Kita carikan solusi solar harga khusus untuk industri,”.
Dalam memanfaatkan BBM subsidi, nelayan diwajibkan mendapat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau dinas perikanan setempat dengan persyaratan yang telah ditentukan, supaya bantuan tidak disalah gunakan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini akan memperjuangkan hak nelayan. Termasuk stok dan harga BBM yang tidak hanya menjadi masalah nelayan Pantura Jawa.
“Ini harus diurai permasalahannya, kita akan kawal agar tidak kusut. Seperti disampaikan Pak Dirjen, nelayan kecil silakan manfaatkan BBM subsidi untuk mendukung operasional melaut,” katanya.
Sementara Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah Riswanto meminta agar pemerintah dapat menekan dan menurunkan harga solar khusus industri. Menurutnya harga khusus skala industri saat ini dinilai masih membebani pelaku usaha.
M. Zaini Hanafi pada saat pendampingan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan (PP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, hari ini.
“Harga saat ini tidak sebanding dengan harga ikan. Apalagi kalau musim paceklik justru akan semakin membuat nelayan kesulitan,” bebernya.
Selain permasalahan BBM, pada rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI tersebut juga dibahas tentang sedimentasi dan penumpukan kapal perikanan di kolam PP Tegalsari, perizinan usaha serta kebijakan penangkapan ikan terukur.
Hadir pada kunjungan kerja tersebut Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Adin Nur Awaludin, Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal Sri Primawati Indraswari, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Fendiawan Tiskiantoro.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan mengatakan KKP akan selalu hadir untuk nelayan. Salah satunya melalui perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Jimmy A/Journalist/AND
Editor: Jimmy A
Sumber: Humas KKP