(Beritadaerah-Nasional) Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) menerima Sekretaris Eksekutif KPRBN dan jajarannya di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat. Selasa (13/09/2022).
Pada kesempatan ini, sebagaimana diterangkan oleh Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, Wapres meminta KPRBN untuk mencari terobosan pemanfaatan anggaran penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif. Sebab, anggaran penanggulangan kemiskinan selama ini tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemanfaatannya dilakukan sendiri-sendiri.
Wapres memberikan arahan, coba diberikan usulan supaya [sistem] penganggaran secara sendiri-sendiri ini bisa diterobos sehingga kita bisa kerja kolaboratif, Masduki sampaikan.
Menurut Wapres, ungkap Masduki, apabila kerja kolaboratif ini dapat dilakukan, maka akan lebih mudah dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Karena anggaran-anggarannya itu sudah bisa lebih efisien sebab direncanakan bersama-sama.
Hal penting lain, lanjut Masduki, yang juga menjadi perhatian serius Wapres adalah terkait perencanaan dan penganggaran di kementerian/lembaga yang orientasinya hanya sekedar penyerapan.
Oleh sebab itu, kata Masduki, Wapres juga meminta KPRBN untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Yakni bagaimana agar perencanaan dan pemanfaatan anggaran pada kementerian/lembaga dapat mencapai target manfaat (outcome) yang dihasilkan.
Menurut Masduki, Wapres juga menegaskan bahwa masalah perencanaan dan penganggaran ini tidak hanya terkait dengan penanggulangan kemiskinan saja yang perlu diperbaiki, tetapi juga pada bidang-bidang lain.
Semuanya akan dilakukan langkah-langkah terobosan supaya perencanaan keuangan dan bagaimana cara membelanjakannya bisa kolaboratif untuk mengatasi kemiskinan bisa lebih mudah. Bukan hanya soal kemiskinan tapi juga yang lain, masalah-masalah birokrasi yang memang masih menghambat itu perlu dilakukan reformasi.
Sebelumnya, tutur Masduki, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo melaporkan kepada Wapres bahwa KPRBN saat ini tengah menyusun model penguatan sinergi antarkementerian/lembaga untuk menangani kemiskinan.