Gubernur Ganjar Resmikan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan

(Beritadaerah – Grobogan) Mal Pelayanan Publik (MPP) Srikandi Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Kamis (13/10), telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mal tersebut adalah MPP ke-17 di Jawa Tengah. Peresmian MPP ini disaksikan juga oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni.

Bupati Sri menyampaikan gedung MPP di Kabupaten Grobogan ini sudah mulai dibangun pada 2019. Namun karena ada refocusing untuk penanganan Covid-19, maka baru dapat selesai pada 2022. Mal Pelayanan Publik ini kami beri nama Srikandi. Ada 30 penyelenggara pelayanan publik 10 kementerian/lembaga, 2 provinsi, 6 BUMN/BUMD, 11 OPD,  dan 1 swasta.

Sementara itu, Gubernur Ganjar mengharapan bahwa setiap kabupaten/ kota melakukan terobosan pada mal pelayanan publik yang ada di daerahnya. Selain sebagai tempat pelayanan terintergrasi bagi masyarakat, MPP harus bisa menjadi tempat untuk mempromosikan produk asli daerah.

“Mal pelayanan publik ini bisa dijadikan ajang untuk promo apapun. Maka saya tadi dorong jadikan mal beneran,” kata Ganjar yang dikutip laman Jatengprov, Kamis (13/10).

Ganjar juga menjelaskan mal sebenarnya yang dimaksud adalah, MPP yang sudah memiliki gedung dapat dimanfaatkan untuk memajang dan berjualan produk-produk asli tiap daerah. Misalnya, produk UMKM yang harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Jualan produk UMKM karena ini yang betul-betul harus kita bantu. Jadi betul-betul mengurus izin, tapi juga bisa belanja di sini. Ini bisa dipakai sebagai outlet untuk produk-produk UMKM yang ada di Grobogan.

Dorongan menjadikan MPP sebagai outlet produk lokal dan UMKM bukan tanpa alasan. Menurut Ganjar, hampir semua daerah saat ini telah memiliki MPP. Setidaknya sudah ada 17 MPP di Jawa Tengah. Di antaranya MPP Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas. Banyak juga dari MPP itu, sudah memiliki gedung yang representatif.

Ditambahkan oleh Ganjar bahwa dalam MPP selalu ada loket-loket layanan dari berbagai sektor pemerintah daerah, termasuk kementerian/ lembaga yang ada di daerah, sesuai dengan fungsi utamanya yaitu menjadi tempat pelayanan yang terintegrasi. Termasuk, memberikan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat kepada masyarakat.