(Beritadaerah – Surabaya) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur optimistis dapat mengendalikan inflasi dengan menerapkan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif). Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/11).
“Untuk strategi keterjangkauan harga, Pemprov Jatim bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan elemen strategis terkait menjalankan program operasi pasar lumbung pangan,” kata Khofifah.
Menurut Khofifah, tujuan dari operasi lumbung pangan adalah untuk memberikan akses komoditi dengan harga terjangkau langsung ke masyarakat. Saat ini operasi pasar telah dilakukan di berbagai kabupaten/kota.
Untuk strategi ketersediaan pasokan, Pemprov Jatim melakukan berbagai langkah di bidang pertanian dan peternakan, di antaranya dengan menyerap gabah beras petani, percepatan gerakan tanam padi di 38 kabupaten/kota dan pengendalian ketersediaan komoditas sektor peternakan.
Gubernur Khofifah menyebut, capaian luas tambah tanam padi musim tanam tahun 2022 mencapai 1.887.894 hektare atau meningkat 33.124 hektare atau 1,79 persen. Dalam menjamin kelancaran distribusi bahan pokok dengan memberikan subsidi angkutan kapal untuk kepulauan terluar Jatim, memperbaiki infrastruktur jalan, mengusulkan toleransi angkutan “Over Dimension Over Load” (ODOL) di 2023 dan mengamankan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram bagi nelayan dan petani.
Gubernur Khofifah mengatakan, inflasi “month to month” Jatim September-Oktober 2022 mencapai 0,04 persen. Sementara untuk kabupaten dengan inflasi tertinggi adalah Probolinggo 0,16 persen dan Kota Surabaya sebagai wilayah dengan inflasi terendah yakni 0,07 persen. Sedangkan inflasi nasional per Oktober 2022 mencapai 5,71 persen “year on year” atau dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Terakhir, Khofiah juga mengajak Bupati/Wali kota se-Jatim untuk terus menerus berupaya mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing. Karena saat ini masih ada tantangan peningkatan harga pangan yang dapat menekan daya beli masyarakat yang mulai membaik. Bahkan hal ini bisa memicu kenaikan biaya produksi produk olahan pangan. Pemprov Jatim menyiapkan penyaluran bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak inflasi dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sejumlah Rp257 miliar yang saat ini sedang dalam proses penyaluran.