(Beritadaerah-Nasional) Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan Banda Udara (Bandara) Kertajati bisa menjadi satu alternatif bandara internasional.
Hal ini disampaikan oleh Menhub dalam keterangan persnya usai mengikuti Rapat yang dipimpim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (24/03/2023).
“Sejak awal Bapak Presiden memerintah, menugaskan kepada saya, pada Menteri Perhubungan, untuk mendukung Kertajati ini bisa menjadi satu alternatif daripada bandara internasional dan kita tahu juga bahwa Jawa Barat hanya mempunyai Bandung, [Bandara] Husein [Sastranegara] tetapi pendek. Nah, sekarang ini Kertajati dengan panjang kurang lebih 3.000 meter,” kata Menhub.
Selain itu, imbuhnya, Bandara Kertajati sedang mempersiapkan diri untuk menjadi bandara premium.
“Kertajati ini akan menjadi satu bandara yang premium, ya karena panjang landasannya sama dengan Kulon Progo, ya sedikit di bawah Soekarno-Hatta yang 3.300 [meter]. Jadi pesawat terbesar angkutan kargo itu Antonov bisa berlandas,” terang Budi.
Ia menambahkan, berfungsinya Jalan Tol Cisumdawu dari Bandung ke Kertajati, tanggal 15 April 2023, juga akan mendukung Bandara Kertajati.
Menhub mengatakan, di dalam rapat, Presiden sudah menginstruksikan kepadanya untuk memikirkan bagaimana Kertajati ini bisa efektif dan bisa mengurangi loaded daripada Soekarno-Hatta.
Diketahui jumlah penerbangan di Soekarno-Hatta itu sudah mendekati sama seperti sebelum COVID-19 kurang lebih 1.100 atau 1.200 pergerakan, tetapi dengan occupancy yang lebih tinggi.
“Nah, sehingga Soekarno-Hatta itu pada titik tertentu yang maksimal. Dan, Bapak Presiden juga memerintahkan bahwa efektivitas Kertajati ini menjadi satu tambahan bagi mereka yang ke luar negeri, bagi mereka yang mengangkut barang, juga bagi mereka yang akan umroh,” tutur Budi.
Menhub menyampaikan, dengan kemampuan Bandara Kertajati tersebut menarik investor untuk berinvestasi di situ. Ia menambahkan, pihaknya bersama Pemerintah Daerah Jawa Barat akan mengawal proses apa yang akan dilakukan di sana.
“Ini juga sempat saya laporkan, Bapak Presiden sudah mengarahkan pada saya, bisa dijalankan. Ingat bahwa ada regulasi yang harus ditaati, tidak boleh lari dari situ. Jadi, saya juga beberapa kali bertemu dengan Gubernur Jawa Barat untuk membahas ini, agar tidak ada suatu pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan lalu lintas,” pungkasnya