(Beritadaerah – Jakarta) Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyampaikan pemerintah terus genjot penyaluran bantuan pangan telur dan daging ayam kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS). Upaya itu selain untuk menurunkan angka stunting juga dalam rangka pengendalian harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen.
Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/5), Arief menjelaskan program bantuan telur dan daging ayam itu memberikan banyak dampak positif bagi ekosistem perunggasan nasional. Tujuan utama program itu adalah untuk menurunkan angka stunting, namun dengan melibatkan mitra peternak mandiri kecil sebagai penyuplai produk, maka program yang dijalankan sesuai arahan langsung Bapak Presiden ini diakui para peternak turut berkontribusi menjaga stabilitas harga jual telur dan daging ayam di tingkat peternak.
“Selain itu, pendistribusian telur dan daging ayam secara gratis ini juga dipersiapkan untuk menekan lonjakan harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen guna pengendalian inflasi,”kata Arief.
Arief menjelaskan, sampai 18 Mei 2023 ini penyaluran tahap pertama bantuan pangan telur dan daging ayam untuk 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) telah terdistribusi sebanyak 995 ribu paket, atau 69 persen. Penyaluran telah dilakukan di 6 provinsi yaitu, Banten sebanyak 51 ribu paket (79 persen), Jawa Barat 338 ribu paket (82 persen), Jawa Tengah 308 ribu paket (95 persen), Jawa Timur 252 ribu paket (67 persen), serta Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara 46 ribu paket (33 persen).
Ditambahkan oleh Arif, saat ini total ada 7 provinsi yang menjadi sasaran penyaluran, kita juga sudah mulai penyaluran di dua provinsi di wilayah Indonesia Timur, yaitu NTT dan Sulawesi Barat. Pihaknya terus mendorong Holding BUMN Pangan ID FOOD untuk percepat penyaluran bantuan, sehingga tahap pertama bisa segera rampung dan bisa segera memasuki tahap ke dua dan ketiga.
Sementara itu, Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan dalam keterangan terpisah mengatakan, mulai pekan ketiga Mei ini dan seterusnya, ID FOOD sudah mulai penyaluran ke Provinsi Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur. Untuk menjaga kelancaran pendistribusian, ia mengaku, evaluasi terus dilakukan, termasuk koordinasi intens dengan semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan penyaluran di lapangan seperti Berdikari, Rajawali Nusindo, PT POS, BKKBN, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan dan pemerintah daerah setempat.