(Beritadaerah-Nasional) Kesuksesan transformasi digital dan administrasi pemerintahan bergantung pada digital leadership untuk mengawal perubahan dan pemanfaatan teknologi secara cepat. Di era digital ini, seorang pemimpin harus berkomitmen dan mudah beradaptasi dengan ide-ide baru serta memiliki keingintahuan intelektual.
“Transformasi digital akan membawa masa depan digital pemerintah Indonesia yang lebih baik. Pelayanan yang didapatkan masyarakat juga cepat dan tepat,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di acara Bali Digital Festival di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Art Center Denpasar, Bali, Jumat (02/06/2023).
Menteri Anas menyontohkan bagaimana digitalisasi pelayanan publik telah dilakukan secara masif dan terintegrasi di berbagai negara. “Inggris misalnya menyederhanakan ribuan aplikasi menjadi 75 aplikasi layanan saja. Di Estonia, identitas digital warga telah terkoneksi ke berbagai layanan mulai pendidikan, kesehatan, hingga transportasi. Demikian pula di Singapura,” ujarnya
Presiden Joko Widodo, menurut Menteri PANRB, menaruh perhatian besar terkait digitalisasi layanan publik yang terintegrasi. Terbukti, Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Desember 2022, di mana Kementerian PANRB menjadi salah satu koordinatornya.
“Perpres Arsitektur SPBE menjadi jalan pembuka untuk memperkuat integrasi pelayanan publik. Saat ini hal tersebut sedang dikebut melalui inisiatif strategis yang dijalankan paralel oleh tiga kementerian koordinator dengan berbagai kementerian di bawahnya,” paparnya.
Menteri Anas mengajak seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bali bersama pemangku kepentingan lain untuk bersama-sama memperkuat digitalisasi di segala lini. “Bali sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia saya yakin bisa terus memperkuat layanan digitalnya. Pemda jangan berlomba bikin aplikasi, tapi harus melakukan interoperabilitas dengan pertukaran data antar-instansi yang mudah,” ujarnya.
Menteri PANRB menyampaikan, saat ini pemerintah sedang dalam proses merancang kebijakan Keterpaduan Layanan Digital Nasional dengan menetapkan sembilan layanan digital prioritas yang mencakup soal pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara terpadu untuk payment gateway, layanan aparatur negara yang terintegrasi, layanan portal pelayanan publik, hingga Satu Data Indonesia.
Dalam proses melakukan transformasi digital di pemerintahan, kata Anas, Indonesia mengambil pelajaran dari berbagai pemerintahan di seluruh dunia, diantaranya adalah Denmark, Inggris, Korea Selatan, dan Singapura. “Masalah yang mereka hadapi, lalu solusi yang dihadirkan, menjadi pelajaran bagi kita,” ujarnya.
Melalui Kementerian PANRB, juga telah terjalin kerja sama dengan Tony Blair Institute of Global Change (TBI) yang dilakukan pada 26 Mei 2023 di London, Inggris. “Kementerian PANRB telah menandatangani Letter of Intent dengan Tony Blair Institute untuk berbagi pengalaman serta pengetahuan transformasi pelayanan publik berbasis digital, mengingat Inggris adalah salah satu pionir penerapan Arsitektur SPBE sejak 2005, dan masuk jajaran papan atas e-Government Development Index oleh PBB,” ucapnya.
“Inggris sebelumnya memiliki tantangan serupa yang terjadi di Indonesia, seperti beragamnya standar layanan digital pemerintah, ribuan aplikasi, dan masyarakat yang harus mengisi ulang data serupa pada setiap layanan. Akhirnya Inggris melakukan transformasi digital secara menyeluruh dengan menerapkan The cross-Government Enterprise Architecture (xGEA) sejak 2005, serupa dengan Arsitektur SPBE Nasional di Indonesia yang diterbitkan 2022,” imbuh Anas.
Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan, Bali Digital Festival ke II merupakan hasil kolaborasi dengan Bank Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan respon Pemerintah Provinsi Bali dalam mengikuti ilmu pengetahuan dan mengembangkan kemampuan teknologi digital.
Hadir dalam program tersebut antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan pemangku kepentingan ekosistem digital di Bali.