Mendes PDTT: Kemudahan Akses Tingkatkan Kunjungan Wisata

(Beritadaerah- Jakarta) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyampaikan pembangunan infrastruktur jalan di perdesaan akan makin memudahkan akses menuju lokasi wisata. Kemudahan akses ini turut meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan memberikan peluang bisnis bagi penduduk desa setempat.

Hal ini disampaikan Mendes PDTT saat beraudiensi Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas di kantor Kemendes PDTT, Jakarta, pada Senin (11/9). Turut hadir dalam audiensi ini yakni Plt. Dirjen PPDT Rafdinal, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan Moh Fachri, Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Dewi Yuliani.

“Jadi (proyek) infrastruktur jalan banyak, cuma sering kali tidak tahu (lokasi yang harus diutamakan). Jadi harus tahu di mana jalan-jalan tersebut (harus dibangun),” kata Menteri Abdul Halim.

Mendes PDTT mengatakan, jalan merupakan urat nadi perekonomian warga desa yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Selain untuk pariwisata, akses jalan juga merupakan sarana penghubung berbagai macam kegiatan ekonomi dan sosial. 

“Akses lebih mudah ke pasar, sumber daya, dan layanan penting lainnya, dapat membantu petani dan warga desa untuk mengangkut barang dagangan mereka dengan lebih efisien, meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendukung perkembangan bisnis lokal,” jelasnya.

Untuk mendongkrak ekonomi desa di Kabupaten Manggarai Timur, Bupati Agas diminta memetakan secara spesifik lokasi sasaran pembangunan jalan yang perlu mendapat bantuan pemerintah pusat.

Menurut Mendes PDTT, pemerintah pusat terus membahas solusi dan strategi efektif dalam meratakan pembangunan desa di Indonesia Timur dan memperkecil kesenjangan, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Strategi pembangunan desa itu disusun secara mikro sesuai karakter, budaya, hingga tantangan tiap wilayah, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua yang menjadi satu bagian perencanaan pembangunan yang sama.