(Beritadaerah – Nasional) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong upaya pemerintah untuk mencapai target belanja produk dalam negeri tahun 2023 dalam Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah, mencapai 95% atau senilai Rp.1.171 triliun.
Komitmen ini disampaikan oleh Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan saat memberikan sambutan pada pembukaan Apkasi Procurement Network 2023: Expo & Forum (APN 2023) yang berlangsung di Hall C, Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Senin (27/11/2023).
“Melalui momentum kegiatan APN 2023 ini, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga dapat berinteraksi langsung dengan para penyedia barang dan jasa untuk membeli produk yang masih dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2023 atau paling tidak mencari produk yang dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2024,” katanya.
Sutan Riska juga melaporkan bahwa even APN yang telah terselenggara sebanyak 4 (empat) kali ini bukan hanya sekedar exhibition, namun juga memberikan pembelajaran kepada para pengguna anggaran terkait dengan pengelolaan PBJ melalui workshop dan business matching yang menjadi side event.
Selain itu, ada juga ruang konsultasi kepada pengunjung pemda dan penyedia barang/jasa dengan LKPP dan Kementerian Perindustrian terkait penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau biasa disebut TKDN.
Terkait posisi Apkasi sebagai mitra strategis pemerintah, Sutan Riska menegaskan pihaknya membuka diri bekerjasama dengan multi pihak, termasuk swasta.
Tampil sebagai pembicara kunci Yulianto Prihhandoyo, Direktur Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Yulianto mengapresiasi langkah Apkasi dalam mempertemukan pengguna anggaran dengan pihak swasta selaku penyedia barang/jasa.
Yuli menekankan fokus kerja PBJ secara nasional sesuai 5 arahan Presiden Joko Widodo, di antaranya, meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), meningkatkan porsi usaha mikro kecil dan koperasi, memastikan transpraransi PBJ, mengupayakan efisiensi belanja Pemerintah dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.
“Hal ini penting karena setiap Rp.400 triliun PDN berdampak pada penyerapan 2 juta tenaga kerja dan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 -1,8 %,” ujarnya.
Ekpektasi publik terhadap PBJ Pemerintah ditandai sebagai triger untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan melibatkan sektor swasta serta menggerakkan ekonomi lokal dengan merangkul para pelaku UMKM di daerah masing-masing. Ekspektasi kedua, pemerintah mampu memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara serta mengurangi celah tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa.
Atas ekspektasi inilah, pihaknya merespon dengan menyiapkan instrumen digitalisasi PBJ.
Senada dengan LKPP, Kementerian Dalam Negeri juga mengapresiasi inisiatif Apkasi menyelenggarakan APN 2023.
Keterangan Foto:
Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro (tengah) didampingi Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan (kiri) dan Yulianto Prihhandoyo, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP saat prosesi Opening Ceremony APN 2023 di JCC Jakarta, Senin (27/11/2023). Foto: Humas Apkasi